Orideknews.com, Manokwari, – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., membandingkan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen sektor migas di Kalimantan Timur dengan kondisi Papua Barat yang hingga kini masih menantikan kepastian realisasi PI Wilayah Kerja Tangguh.
Menurut Filep, Kalimantan Timur dapat menjadi contoh bagaimana PI 10 persen diubah menjadi instrumen ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mencontohkan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur yang disebut telah memberikan kontribusi sebesar Rp679,295 miliar kepada PAD setelah menerima penyertaan modal pemerintah sebesar Rp160 miliar.
BUMD tersebut juga memiliki anak perusahaan yang mengelola PI 10 persen di sejumlah wilayah kerja migas.
Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dividen yang antara lain bersumber dari PI 10 persen Blok Mahakam dan Sanga-Sanga diperkirakan mencapai sekitar Rp45 miliar pada 2026. Sebelumnya, dividen dilaporkan sekitar Rp25 miliar pada 2024 dan Rp33 miliar pada 2023.
“Referensi dari Kalimantan memberikan praktik yang konkret. Kalimantan Timur telah berhasil mengubah PI 10 persen menjadi instrumen ekonomi dan sumber PAD,” kata Filep, Rabu (9/9/2026).
Menurut Filep, Papua Barat seharusnya memiliki peluang yang tidak kalah besar mengingat keberadaan proyek LNG Tangguh sebagai salah satu proyek strategis di daerah tersebut.
Papua Barat, lanjutnya, juga telah memiliki BUMD yang dapat dipersiapkan sebagai instrumen pengelolaan PI.
“Papua Barat memiliki Tangguh yang sangat strategis dan telah memiliki BUMD. Oleh karena itu, kelembagaan tersebut harus segera dioptimalkan agar hak PI 10 persen dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.
Filep menilai manfaat PI seharusnya tidak berhenti pada aspek kepemilikan semata. Penerimaan yang diperoleh daerah dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat, Kementerian ESDM, SKK Migas, BP Tangguh dan Pemprov Papua Barat segera menyelesaikan persoalan yang masih menghambat realisasi PI.
“Kalimantan Timur telah menunjukkan PI bisa jadi sumber PAD, sehingga Papua Barat jangan sampai hanya jadi wilayah penghasil saja,” pungkas Filep. (ALW/ON).
 10 persen sektor migas di Kalimantan Timur dengan kondisi Papua Barat yang hingga kini masih menantikan kepastian realisasi PI Wilayah Kerja Tangguh.){kind=link}