Orideknews.com, Kota Sorong, – Pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 yang mengangkat tema “People, Environment, and Sustainable Development” diharapkan tidak berhenti pada deklarasi dan komitmen bersama, tetapi mampu menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Direktur Pusat Kajian Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jois Kambu, SE., M.Ling., mengatakan forum PAPEDA Summit seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Jois, rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) semestinya secara nyata diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran dan indikator kinerja, program prioritas, lokasi intervensi, target tahunan, perangkat daerah penanggung jawab hingga alokasi pembiayaan.
“Rekomendasi KLHS harus benar-benar masuk dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD hingga APBD. Sebenarnya KLHS telah menyediakan basis data resmi yang dapat digunakan untuk mengukur capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Jois.
Karena itu, menurut dia, salah satu keluaran penting PAPEDA Summit 2026 seharusnya berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dapat ditelusuri hingga pada program, anggaran, penanggung jawab, lokasi pelaksanaan dan target capaian.
Ia menilai langkah tersebut penting agar gagasan pembangunan berkelanjutan tidak sekadar menjadi tema dalam forum-forum pembangunan, tetapi benar-benar menjadi arah kerja pemerintah daerah bersama para mitra pembangunan.
“Kalau tidak ada langkah konkret seperti itu, pembangunan berkelanjutan berisiko tetap menjadi tema forum, tetapi belum sepenuhnya menjadi arah kerja pemerintah daerah dan mitra pembangunan, baik NGO, lembaga swadaya maupun perusahaan yang sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bung JK itu juga mendorong agar PAPEDA Summit memberikan ruang khusus bagi pemerintah daerah untuk memaparkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di masing-masing wilayah.
Pemaparan tersebut, kata dia, perlu mencakup indikator TPB yang telah maupun belum mencapai target, keterbatasan ketersediaan data, hingga berbagai tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, penyampaian data tersebut sangat penting agar pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan tidak hanya berada pada tataran konsep, tetapi benar-benar berangkat dari kondisi faktual dan data resmi pemerintah daerah.
“Perlu ada ruang untuk memaparkan capaian TPB, indikator yang belum mencapai target, keterbatasan data, serta tantangan pelaksanaannya di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah,” katanya.
Jois menambahkan, hasil pemaparan dan diskusi dalam PAPEDA Summit nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran bersama antarpemerintah provinsi di Tanah Papua.
Selain itu, hasil forum tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program dan pembiayaan, pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah, hingga pembentukan sistem pemantauan pembangunan yang lebih jelas dan terukur.
“Dengan begitu, hasilnya dapat menjadi pembelajaran bersama antarprovinsi di Tanah Papua sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan program, pembiayaan, pembagian tanggung jawab perangkat daerah, serta sistem pemantauan yang lebih terukur,” ujar alumnus Magister Lingkungan Universitas Papua tersebut. (ALW/ON)
.){kind=link}