JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah di enam provinsi Tanah Papua menyusun peta jalan atau roadmap sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang afirmatif untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus menjamin kesejahteraan mereka.
Filep menilai persoalan kekurangan nakes di Tanah Papua harus ditangani secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek politik, hukum, kesehatan, budaya, geografis, hingga ekonomi.
“Kekurangan nakes di Papua adalah persoalan fundamental. Pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan memastikan pemenuhan dokter, tenaga kesehatan lengkap, juga sejahtera dan aman dalam menjalankan tugas. Hal ini terutama soal nasib nakes dan kondisi faskes yang berada di daerah rawan konflik,” tegas Filep dalam keterangan pers, Rabu, (2/9/2026).
Berdasarkan data perencanaan SDM Kementerian Kesehatan 2026, masih terdapat kekurangan sekitar 3.971 tenaga kesehatan untuk memenuhi standar fasilitas kesehatan di enam provinsi di Tanah Papua.
Kekurangan terbesar tercatat di Papua Pegunungan sebanyak 1.195 nakes, disusul Papua Tengah 787, Papua 631, Papua Selatan 520, Papua Barat Daya 456, dan Papua Barat sebanyak 382 nakes.
Menurut Filep, angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Sebab, kekurangan SDM kesehatan di Papua tidak hanya menyangkut dokter, tetapi juga perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, laboratorium, sanitasi, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya.
“Puskesmas ataupun pustu harus dilengkapi dengan tim kesehatan yang memadai. Rumah sakit juga harus didukung dengan adanya dokter spesialis dan fasilitas pendukung yang lengkap,” ujarnya.
Otsus Harus Terukur dari Dampak Pelayanan Kesehatan
Filep menegaskan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus mampu memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021 telah memberikan landasan afirmasi bagi pembangunan Papua, termasuk di sektor kesehatan. Dana Otsus juga memberikan porsi anggaran untuk sektor kesehatan.
Karena itu, menurut Filep, keberhasilan pemanfaatan Dana Otsus untuk kesehatan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap.
“Realisasi dana Otsus tidak cukup diwakili dengan data serapan anggaran. Namun melalui indikator dampak nyata seperti jumlah nakes bertambah, dokter spesialis tersedia, puskesmas lengkap, rekrutmen tenaga lokal Papua meningkat dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak,” tegasnya.
Filep mengatakan kondisi geografis Tanah Papua yang terdiri atas wilayah pegunungan, kepulauan, daerah terpencil, serta jarak antardaerah yang jauh membutuhkan kebijakan berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.
Pemerintah, kata dia, perlu memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, antara lain melalui pemberian insentif, penyediaan rumah dinas, dukungan transportasi dan keamanan, jaminan bagi keluarga, hingga kepastian pengembangan karier.
Menurutnya, perlakuan terhadap nakes yang bertugas di daerah terpencil maupun daerah dengan tantangan keamanan tidak dapat disamakan dengan tenaga kesehatan yang bekerja di perkotaan.
Perbanyak Dokter dan Nakes Orang Asli Papua
Selain persoalan geografis, Filep meminta pemerintah memperhatikan pendekatan sosial dan budaya dalam pembangunan kesehatan di Tanah Papua.
Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperbanyak tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP). Kehadiran tenaga kesehatan lokal dinilai memiliki peran strategis karena memahami bahasa, adat, serta karakter masyarakat setempat.
“Hal-hal khusus seperti aspek budaya juga harus diperhatikan. Tenaga kesehatan Orang Asli Papua perlu diperbanyak karena pemahaman terhadap bahasa, adat dan karakter masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan,” katanya.
Filep menekankan pentingnya membangun skema pendidikan afirmatif bagi generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan kesehatan hingga menjadi dokter spesialis.
“Maka penting juga, kita harus membangun dokter dan tenaga kesehatan Papua untuk Papua. Anak-anak Papua harus diberikan akses afirmasi pendidikan sampai dokter spesialis dan setelah selesai pendidikan memiliki jalur yang jelas untuk kembali mengabdi,” ujarnya.
Usulkan Roadmap SDM Kesehatan Papua 2026–2041
Untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang, Filep mendorong pemerintah pusat bersama enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyusun Roadmap SDM Kesehatan Papua 2026–2041.
Roadmap tersebut, menurutnya, harus berbasis data dan kebutuhan riil setiap kabupaten/kota, puskesmas, hingga rumah sakit dengan sistem pelayanan berjenjang dari kampung sampai tingkat provinsi.
Peta jalan itu dapat memuat target kebutuhan dokter, dokter spesialis dan berbagai tenaga kesehatan lainnya, program beasiswa bagi anak-anak Papua, pola penempatan tenaga kesehatan, insentif, peningkatan kompetensi, hingga target peningkatan jumlah tenaga kesehatan Orang Asli Papua.
“Kita hindari mengulang masalah yang sama. Pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi jumlah kebutuhan nakes, lokasi dan prioritas kebutuhan, kebutuhan anggarannya serta jangka waktu yang terukur berupa target yang harus dipenuhi,” kata Filep.
Ia mengingatkan, apabila persoalan SDM kesehatan tidak diselesaikan secara sistematis, berbagai persoalan pelayanan kesehatan berpotensi terus berulang. Mulai dari keterlambatan pelayanan, sulitnya akses rujukan, tingginya biaya kesehatan, risiko kematian ibu dan bayi, hingga semakin lebarnya kesenjangan pembangunan manusia.
Filep menegaskan besarnya anggaran yang dialokasikan bagi Papua harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
“Kesehatan adalah fondasi pembangunan Papua. Kalau nakes tidak tersedia dan tidak sejahtera, maka Otsus gagal menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus hadir, besarnya anggaran harus sejalan dengan kebijakan yang berdampak nyata hingga ke akar persoalan, yakni menjamin nakes tersedia, terlindungi, sejahtera dan mampu melayani masyarakat sampai ke pelosok Tanah Papua,” pungkas Filep Wamafma. (ALW/ON).
 kesehatan yang afirmatif untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus menjamin kesejahteraan mereka.){kind=link}