Orideknews.com, MANOKWARI, – Mantan Wali Kota Sorong dua periode, Lamberthus Jitmau (LJ), mengungkap alasan dirinya bersikap keras menolak Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana masuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) saat proses pemekaran berlangsung.
Lamberthus menyebut sikap tersebut diambil karena dirinya khawatir pemekaran Papua Barat Daya akan membuat Provinsi Papua Barat kehilangan sebagian besar wilayah dan penduduknya. Jika Fakfak dan Kaimana ikut bergabung ke PBD, ia menilai Papua Barat berpotensi kehilangan kelayakan untuk tetap berdiri sebagai provinsi dan pada akhirnya kembali bergabung dengan Provinsi Papua sebagai provinsi induk.
“Kalau saya tidak berani, tidak tegas, Kaimana dan Fakfak masuk di Provinsi Papua Barat Daya, saya khawatirnya itu Papua Barat tutup,” ujar Lamberthus saat mengisahkan kembali proses perjuangan pembentukan PBD di Manokwari, belum lama ini.
Menurut Lamberthus, kekhawatiran itulah yang menjadi salah satu alasan utama dirinya mempertahankan Fakfak dan Kaimana agar tetap berada dalam wilayah Papua Barat. Baginya, pembentukan Papua Barat Daya tidak boleh menyebabkan Papua Barat kehilangan eksistensinya sebagai daerah otonom.
Ia memperkirakan jumlah penduduk Papua Barat sebelum pemekaran Papua Barat Daya berada pada kisaran 1,2 juta jiwa. Setelah satu kota dan lima kabupaten masuk dalam provinsi baru tersebut, jumlah penduduk Papua Barat otomatis berkurang signifikan.
“Satu kota tambah lima kabupaten, ya penduduknya biasa setelah pada 800. Tinggal di Fakfak, apa di Papua Barat tinggal, tinggal 400. 400 ini sudah termasuk Fakfak dan Kaimana,” katanya.
Menurut perhitungannya saat itu, jika Fakfak dan Kaimana juga masuk Papua Barat Daya, penduduk yang tersisa di Papua Barat bahkan bisa berada di bawah 200 ribu jiwa.
“Nah misalnya kalau Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya, penduduk di Papua Barat itu tinggal di bawah 200,” ujarnya.
Kondisi itulah yang menurut Lamberthus berpotensi menimbulkan persoalan terhadap keberlangsungan Papua Barat sebagai sebuah provinsi.
“Misalnya penduduk di bawah 200 ke Provinsi Papua Barat. Tidak mungkin. Secara dasar pemerintahan, satu provinsi tidak mungkin membawahi jumlah penduduk hanya 190, tidak bisa. Tutup,” tegasnya.
Lamberthus bahkan menyebut skenario yang paling ia khawatirkan ketika itu adalah Papua Barat harus kembali bergabung atau merger dengan Provinsi Papua.
“Tidak mungkin saya langsung masukkan Fakfak dan Kaimana masuk ke Papua Barat Daya. Kemudian Papua Barat merger atau bergabung kembali ke Provinsi Papua. Pada selesai seperti apa? Malu,” katanya.
Lamberthus mengatakan pembentukan Papua Barat Daya melalui perjalanan politik yang panjang. Ia mengaku harus berjuang keras di Papua hingga Jakarta untuk mendapatkan dukungan terhadap pembentukan provinsi tersebut.
“Saya berjuang mati-matian. Tuhan tahu saya. Saya berjuang Papua Barat Daya,” katanya.
Namun, salah satu perdebatan penting dalam proses tersebut adalah komposisi wilayah yang akan masuk dalam Papua Barat Daya. Lamberthus mengungkap terdapat dorongan agar Fakfak dan Kaimana ikut bergabung dengan provinsi baru. Ia memilih mengambil posisi berlawanan.
Lamberthus menegaskan sikap mempertahankan Fakfak dan Kaimana bukan berarti dirinya menolak pembentukan Papua Barat Daya. Sebaliknya, ia mengaku menjadi salah satu pihak yang memperjuangkan provinsi tersebut.
Namun, menurutnya, pembentukan PBD harus dilakukan tanpa mengorbankan keberadaan Papua Barat.
Ia mengaitkan sikap tersebut dengan perjalanan hidupnya yang banyak dihabiskan di Manokwari.
“Saya ini orang Manokwari. Usia saya dan pendidikan saya ini habis di Manokwari. Dan saya sendiri bahasa saya orang Manokwari. Saya anak Arfak. Jadi saya tidak mungkin mau mengorbankan Papua Barat. Tidak bisa,” tegasnya.
Karena itu, Lamberthus mengaku mengambil sikap keras, bukan hanya ketika berada di Papua, tetapi juga saat proses politik berlangsung di Jakarta.
“Saya keras. Bukan keras saja di Papua, tapi saya keras juga di Jakarta. Saya bicara,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan yang hendak dicapai saat itu sederhana tetapi sangat menentukan.
“Tujuan saya satu, Papua Barat jangan sampai tutup,” katanya.
Dalam perjuangan tersebut, Lamberthus mengaku mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Papua Barat, termasuk almarhum mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan, Orgenes Wonggor dan Maxsi Ahoren.
Lamberthus mengatakan perjuangan mempertahankan Fakfak dan Kaimana di Papua Barat juga melibatkan Panja DPR RI asal Papua Barat yang menurutnya ketika itu diketuai Karel Murafer.
“Panja DPR asal Papua Barat, yang ketua adalah Karel Murafer. Kini Bupati Maybrat,” katanya.
Ia menyebut Panja tersebut ikut berperan dalam memperjuangkan agar Fakfak dan Kaimana tidak dimasukkan ke wilayah Papua Barat Daya.
Lamberthus juga menyinggung posisi sejumlah tokoh Fakfak ketika proses pembahasan berlangsung.
“Fakfak waktu sidang, petinggi-petinggi orang Fakfak menjadi petinggi-petinggi di Manokwari. Mereka sudah satu. Mereka sudah buat pernyataan di Komisi II juga,” katanya.
Menurut Lamberthus, ketika itu terdapat kepentingan politik yang kuat agar Fakfak dan Kaimana ikut bergabung dengan Papua Barat Daya. Namun, ia tetap mempertahankan pendiriannya karena menilai masa depan Papua Barat jauh lebih penting.
Perjuangan tersebut akhirnya mencapai hasil ketika undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan. Fakfak dan Kaimana tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat.
“Mereka memberikan dukungan akhirnya waktu penetapan undang-undang untuk Papua Barat Daya itu, Fakfak dengan Kaimana tidak masuk. Puji Tuhan. Tujuan saya sukses,” katanya.
Meski tujuannya mempertahankan Papua Barat tercapai, Lamberthus mengklaim keputusan tersebut membawa konsekuensi politik bagi dirinya.
Ia menyebut dirinya menjadi “korban” karena berani mengambil sikap menolak Fakfak dan Kaimana masuk Papua Barat Daya.
“Akibatnya, akibatnya saya jadi korban. Mohon maaf Papua Barat, adik-adik semua di Papua Barat, saya korban karena Provinsi Papua Barat Daya yang saya berani tolak dua kabupaten, Fakfak dan Kaimana. Kuncinya hanya itu,” tegasnya.
Lamberthus kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan dinamika internal Partai Golkar menjelang Pilkada 2024 lalu.
“Akibatnya rekomendasi Golkar itu saat Pilkada 2024 lalu tidak berpihak ke saya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengatakan tetap menghormati keputusan politik tersebut.
Ia meminta masyarakat memahami sikap politiknya ketika proses pembentukan Papua Barat Daya berlangsung dalam konteks mempertahankan keberadaan Papua Barat.
Lamberthus juga mengingatkan agar perbedaan politik tidak membuat sesama orang Papua saling menjatuhkan.
“Kami orang Papua tidak boleh saling menjatuhkan. Kami harus saling menghargai,” katanya.
Ia kembali menegaskan dirinya tidak mungkin mengorbankan Papua Barat hanya untuk memperluas wilayah Papua Barat Daya.
“Saya tidak mungkin korbankan Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
Ia mengatakan siap menerima konsekuensi politik atas keputusan tersebut. Namun, menurutnya, hubungan adat dan kekeluargaan masyarakat Papua harus tetap ditempatkan di atas perbedaan kepentingan politik.
“Kami secara adat dan kekeluargaan orang Papua harus saling menghargai dan menghormati,” ujarnya.
Lamberthus berharap sejarah pembentukan Papua Barat Daya dipahami secara utuh, termasuk perdebatan mengenai Fakfak dan Kaimana serta kekhawatiran terhadap masa depan Papua Barat. (ALW/ON)
