Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., meminta pemerintah menjadikan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
Filep mengatakan, tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan risiko anak putus sekolah maupun mahasiswa putus kuliah. Karena itu, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) harus menjadi salah satu pijakan utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.
Berdasarkan data BPS, sejumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih didominasi wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.
Menurut Filep, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua masih cukup besar dan membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dari pemerintah.
“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Filep.
Ia menilai, data BPS tidak boleh hanya berhenti sebagai laporan statistik. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, antara lain melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan.
Filep mengingatkan, apabila kebijakan pendidikan tidak disusun berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sulit tercapai.
Anak-anak dari keluarga miskin, kata dia, akan semakin rentan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat kemiskinan antargenerasi.
Cegah Mahasiswa Putus Kuliah
Selain persoalan putus sekolah, Filep meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap potensi meningkatnya angka putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, harus mendapatkan prioritas dalam memperoleh bantuan pendidikan.
“Saya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera ambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah lantaran keterbatasan ekonomi. Verifikasi data harus valid dan akurat, mahasiswa dari keluarga miskin harus jadi prioritas dalam pemberian KIP Kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, maupun program afirmasi lainnya,” ujar Filep.
Senator asal Papua Barat itu menegaskan, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi generasi muda untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Ia mengingatkan, kegagalan pemerintah mengatasi persoalan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang, mulai dari meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas sumber daya manusia, bertambahnya pengangguran, hingga semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Jangan sampai kita membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan,” katanya.
Filep menambahkan, hasil pendataan BPS harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.
“Jangan sampai ada lagi generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan,” pungkas Filep yang juga merupakan Sekretaris MPR For Papua. (ALW/ON).
