Orideknews.com, MANOKWARI, – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mengakui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan terbesar adalah adanya penolakan dari sebagian warga maupun pelaku usaha untuk didata oleh petugas sensus.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan hingga 24 hari pelaksanaan sensus yang dimulai sejak 15 Juni 2026, capaian pendataan baru mencapai sekitar 30 persen.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan,” ujar Merry, Kamis, (9/7/26).
Menurutnya, seluruh kepala daerah di Papua Barat telah memberikan dukungan melalui penerbitan surat edaran untuk menyukseskan Sensus Ekonomi. Namun, di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kegiatan tersebut sehingga enggan menerima petugas sensus.
Karena itu, BPS berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mendukung proses pendataan yang dilakukan oleh 588 petugas sensus.
“Kami harap masyarakat dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan data yang benar dan jujur. Kami menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan,” kata Merry.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi riil seluruh aktivitas usaha di Papua Barat, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut mencakup persebaran usaha, karakteristik usaha, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga pelaku usaha.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran.
Merry juga menegaskan bahwa pendataan tidak berkaitan dengan penarikan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas.
“Kalau ada usaha rumah tangga, jangan takut memberikan data kepada petugas. Ini bukan soal pajak, tetapi untuk memperoleh data usaha yang akan digunakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Selain menyasar usaha rumah tangga, Sensus Ekonomi juga mencakup perusahaan berskala besar, seperti BP Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan PT Conch West Papua Cement di Manokwari.
BPS bahkan telah menyampaikan surat kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk mendukung pendataan seluruh aktivitas usaha di kawasan LNG Tangguh.
Sementara itu, PT Conch West Papua Cement meminta kuesioner sensus disediakan dalam bahasa Mandarin, dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh BPS.
“Untuk usaha besar, progres pendataannya sudah mencapai 47 persen,” ungkap Merry.
Meski menghadapi berbagai tantangan, BPS Papua Barat tetap optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat mencapai target berkat dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta unsur TNI dan Polri.
“Kami juga menemukan sejumlah perusahaan yang alamat usahanya berbeda dengan daftar awal. Namun, apapun kendalanya, kami tetap optimistis target pendataan dapat tercapai,” tambah Merry. (ALW/ON).
