Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengaku pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Papua Barat yang pada 2025 telah menjangkau 36.879 siswa dengan total bantuan mencapai Rp26,66 miliar.
Data Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan, penerima PIP tersebut terdiri dari 19.487 siswa SD dengan nilai Rp7,82 miliar, 9.118 siswa SMP senilai Rp5,60 miliar, 6.006 siswa SMA sebesar Rp9,70 miliar, serta 2.268 siswa SMK dengan bantuan Rp3,53 miliar.
Filep menyatakan, penyaluran PIP merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak Papua, khususnya di Papua Barat. Dominasi penerima dari jenjang sekolah dasar dinilai mencerminkan fokus pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan sejak dini guna menekan angka putus sekolah.
“PIP bukan hanya bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” ujar Filep di Manokwari, Sabtu, (4/4/26).
Ia menjelaskan, jenjang SMP menjadi fase penting karena banyak siswa menghadapi risiko putus sekolah akibat faktor ekonomi keluarga hingga keterbatasan akses pendidikan.
Sementara itu, alokasi untuk SMA diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah dan mendorong siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Untuk siswa SMK, lanjutnya, bantuan PIP difokuskan pada penguatan pendidikan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan dan daya saing di dunia kerja.
Filep juga menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam optimalisasi program tersebut, khususnya dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta pengawasan penggunaan dana oleh orang tua.
“Komite III DPD RI terus mendorong pengawasan dan evaluasi agar PIP memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Tanah Papua,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa realisasi penyaluran PIP di Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat 758.636 penerima dengan total bantuan Rp545,34 miliar, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 470.957 siswa dengan Rp312,93 miliar.
Sementara itu, Provinsi Papua mencatat 67.293 penerima dengan bantuan Rp52,12 miliar, dan Maluku Utara sebanyak 92.844 siswa dengan total Rp69,65 miliar.
Menurut Filep, perbandingan tersebut menjadi catatan penting untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang lebih luas dan berkeadilan di Papua Barat. (ALW/ON).
 di Provinsi Papua Barat yang pada 2025 telah menjangkau 36.879 siswa dengan total bantuan mencapai Rp26,66 miliar.){kind=link}