Orideknews.com, MANOKWARI, – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili (FGM GKI) di Tanah Papua Provinsi Papua Barat menyerahkan dokumen rekomendasi hasil Seminar dan Dialog Pembangunan bertajuk Deklarasi Amban kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kurator FGM GKI Papua Barat.
Penyerahan dokumen berlangsung saat pertemuan antara jajaran pengurus DPW FGM GKI Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat di kediaman gubernur di Kompleks Susweni, Manokwari.
Ketua DPW FGM GKI Papua Barat, Prof. Dr. Sepus M. Fatem, M.Sc., mengatakan pertemuan tersebut menjadi momen untuk melaporkan sejumlah agenda strategis organisasi sekaligus menyerahkan rekomendasi hasil seminar yang diselenggarakan pada peringatan 171 Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua pada 10 Februari 2026.
Selain menyerahkan Deklarasi Amban, pengurus FGM GKI juga melaporkan perkembangan persiapan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FGM GKI Kabupaten Manokwari Selatan yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026 serta DPC Kabupaten Fakfak pada akhir Agustus 2026.
“Kami juga melaporkan perkembangan penulisan buku biografi Bapak Dominggus Mandacan yang saat ini telah mencapai sekitar 70 persen,” kata Sepus.
Menurutnya, buku berjudul “Dominggus Mandacan Pemimpin Nasional dari Tanah Papua, Membangun Dengan Hati, Mempersatukan Dengan Kasih” itu masih dalam tahap penyempurnaan melalui pengumpulan data dan wawancara dengan sejumlah tokoh gereja, masyarakat, hingga keluarga Gubernur Papua Barat.
Ketua Tim Penulis Buku, Soleman Imbiri, mengatakan tujuh bab telah rampung disusun. Saat ini tim sedang menyelesaikan hasil wawancara dengan berbagai narasumber untuk melengkapi isi buku tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembekalan dan Pelantikan DPC FGM GKI, Stefani Peday, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pengurus di Manokwari Selatan dan Fakfak telah dilakukan.
Pelantikan DPC FGM GKI Kabupaten Manokwari Selatan direncanakan berlangsung pada 24–25 Juli 2026, sedangkan pelantikan di Kabupaten Fakfak dijadwalkan pada akhir Agustus mendatang.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang dijalankan FGM GKI Papua Barat.
Ia mengaku mendukung penuh seluruh agenda organisasi yang dinilai mampu memperkuat konsolidasi generasi muda gereja sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Meski demikian, Dominggus menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri pelantikan DPC FGM GKI Manokwari Selatan akibat agenda kedinasan di luar daerah yang berlangsung pada waktu bersamaan.
“Saya mendukung seluruh agenda organisasi yang telah direncanakan. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar dan semakin memperkuat organisasi hingga ke seluruh wilayah Papua Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dominggus juga menerima dokumen Deklarasi Amban, yang merupakan hasil Seminar dan Dialog Pembangunan bertema Mensyukuri 171 Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua dan Peradaban Kedua Nubuatan I.S. Kijne: Antara Gereja, Pemerintah dan Masyarakat Adat.
Ia menilai rekomendasi tersebut penting sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama terkait pengembangan Pulau Mansinam sebagai pusat Pekabaran Injil di Tanah Papua dan Bukit Aitumeri sebagai pusat peradaban.
Selain itu, rekomendasi tersebut juga memuat berbagai usulan strategis, di antaranya percepatan pengembangan situs-situs sejarah gereja, penataan aset GKI, penguatan kolaborasi pemerintah, gereja dan masyarakat adat, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, hingga pengembangan muatan lokal mengenai sejarah peradaban Papua.
Dominggus turut mengapresiasi dukungan FGM GKI terhadap pembangunan Papua Barat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja.
Sementara itu, Prof. Sepus Fatem menegaskan bahwa FGM GKI Papua Barat akan terus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung visi pembangunan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melakukan penataan birokrasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. (ALW/ON).
