Orideknews.com, Jayapura, – Di balik potensi besar sumber daya alam yang dimiliki, Provinsi Papua masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pembangunan Papua harus berlandaskan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi sebagai fondasi utama menuju Papua yang maju dan harmonis.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal tersebut secara daring dalam Rapat Kerja Kepala Daerah se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/10). Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu menjadi prioritas bersama.
“Semoga tanah Papua lebih diberkati. Langkah sunyi menutup celah korupsi harus menjadi prioritas, karena pencegahan sering terabaikan akibat publik fokus pada penindakan,” ujar Setyo.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK dan pemerintah provinsi, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar sistem tata kelola daerah mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) bebas dari praktik korupsi.
Ia menambahkan, maraknya kasus korupsi di tingkat lokal harus menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah agar memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Kita perlu memastikan setiap kepala daerah memantau pengelolaan dan pengawasan anggaran secara rutin bersama SKPD, guna membangun pengawasan yang kuat,” tegas Setyo.
Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, skor tata kelola pemerintahan Papua baru mencapai 38,35 poin. Sementara hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan nilai 63,73, yang masih tergolong rentan terhadap risiko korupsi.
KPK menilai kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan anggaran yang masih rawan disalahgunakan.
Selain itu, lemahnya fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akibat kesenjangan kompetensi teknis juga menjadi perhatian KPK. Padahal, APIP merupakan garda terdepan dalam pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan program dan anggaran.
Dari sisi keuangan daerah, data Kementerian Keuangan per Oktober 2025 mencatat APBD Papua mencapai Rp11,3 triliun, dengan belanja sebesar Rp12,9 triliun. Namun, realisasi belanja sosial baru sekitar Rp57,4 miliar atau 57 persen dari pagu Rp100,3 miliar, menandakan masih perlunya optimalisasi agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Momentum rapat kerja ini menjadi dorongan bagi Pemprov Papua untuk memperkuat digitalisasi layanan publik dan transparansi birokrasi, sejalan dengan program perluasan akses internet di lebih dari 250 titik di Papua.
Langkah ini diharapkan dapat memangkas potensi penyimpangan sekaligus memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas SDM.
“Pemprov akan memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kapasitas SDM, serta mendorong digitalisasi layanan publik guna menutup celah korupsi di berbagai sektor,” ungkap Matius.
Ia menambahkan, hasil penilaian MCSP dan SPI menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tidak hanya aspek administratif, tetapi juga perilaku dan budaya kerja aparatur.
“Pembangunan Papua tidak boleh hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemajuan moral dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya. (HMSKPK/ON)
 menegaskan, pembangunan Papua harus berlandaskan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi sebagai fondasi utama menuju Papua yang maju dan harmonis.){kind=link}