Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
Menurutnya, pendidikan di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kebiasaan, hingga kondisi sosial masyarakat yang memerlukan perhatian serius.
“Kita tidak bisa memetakan pendidikan di Papua hanya sebatas bicara gratis sekolah atau alasan tidak mampu membeli fasilitas seperti sepatu, buku, atau tas. Itu hal kecil. Ada faktor lain yang jauh lebih besar, dan semua pihak harus terlibat, termasuk orang tua serta pemerintah kampung,” ujarnya di Manokwari, Rabu (6/8/2025).
Filep menyampaikan hal ini usai menyalurkan ratusan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar SD, SMP, dan SMA di Dataran Prafi.
Ia mengingatkan pentingnya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, anak muda, dan pemerintah daerah dalam membangun pendidikan yang lebih baik.
“Kita harus pikirkan bagaimana mendatangkan guru jika di suatu daerah tidak ada guru. Ini bicara soal sistem. Pendidikan dasar harus kuat. Kebijakan boleh banyak, tapi makna pendidikan itu sendiri harus kita jiwa sejak dari dasarnya,” tegasnya.
Filep juga menyoroti fakta bahwa sebagian lulusan SMA di Papua masih harus mengikuti tes membaca dan menulis sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, sesuatu yang tidak terjadi di daerah lain.
“Di luar Papua, semua yang tamat SMA pasti bisa membaca. Kalau di sini masih ada yang tidak bisa membaca, ini pertanyaannya siapa yang salah? Dana Otsus kita besar, mengapa Dinas Pendidikan tidak membuat peta jalan (roadmap) untuk membangun pendidikan di Tanah Papua?” ungkapnya.
Ia mendorong perencanaan pendidikan jangka panjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, termasuk peningkatan kualifikasi guru.
“Kalau guru masih SMA, bagaimana bisa jadi sarjana? Ini harus dipikirkan dan direncanakan, tidak bisa tiba masa tiba akal. Mapping ini adalah dedikasi kita untuk anak cucu,” tutup Filep.
