Orideknews.com, Manokwari, — Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029, bertempat di salah satu hotel di Kota Manokwari, Kamis (26/6/25).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mewakili Gubernur Dominggus Mandacan. Dikesempatan itu Wakil Gubernur mengatakan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan proses strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Musrenbang ini juga mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 serta Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025 tentang penyusunan RPJMD 2025–2029.
“Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaannya harus memperhatikan kearifan lokal, potensi, inovasi, dan kreativitas daerah guna mendukung pencapaian tujuan nasional,” ujar Lakotani.
Visi RPJMD Papua Barat 2025–2029 sejalan dengan RPJMN nasional: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat makna utama.
Aman; Mewujudkan harmoni sosial dalam keberagaman suku dan agama. Sejahtera; Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Bermartabat; Tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi hukum, adat, dan agama. Mandiri; Masyarakat Papua Barat menjadi subjek pembangunan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Tujuh Misi Prioritas Pembangunan Papua Barat Musrenbang juga menetapkan tujuh misi prioritas pembangunan daerah yaitu, Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), Meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi yang inklusif, Membangun pertanian mandiri dan berkelanjutan.
Selanjutnya, memperkuat infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas, Menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas daerah, Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta Optimalisasi Otonomi Khusus untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyampaikan sejumlah target makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,69 (2024) ditargetkan mencapai 71,62 pada 2030.
Angka Kemiskinan, diturunkan dari 21,66% (2024) menjadi 15,77% pada 2030. Pertumbuhan Ekonomi, dari 20,80% (2024) ditargetkan stabil di angka 6,00% pada 2030.
Kemduian Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,13% (2024) ditargetkan menjadi 3,81%.
dan Rasio Gini, dari 0,385 (2024) ditargetkan turun ke 0,350 pada 2030.
Lakotani mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci agar dokumen perencanaan yang dihasilkan berkualitas, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya OAP,” ujar Lakotani.
Musrenbang ini juga menyoroti penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan.
Lakotani juga mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan konstruktif dan berkomitmen dalam pelaksanaan RPJMD demi tercapainya Papua Barat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.
“Hari ini kita merancang wajah Papua Barat lima tahun ke depan, bukan hanya sekadar data statistik, tetapi juga perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat kita,” tambah Lakotani. (ALW/ON).
 menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029, bertempat di salah satu hotel di Kota Manokwari, Kamis (26/6/25).){kind=link}