Minggu, Juni 22, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Kolaborasi Lemah, Komite III DPD RI Ungkap Minimnya Sinergi Pemda dengan Wakil Rakyat di Pusat

Orideknews.com, Manokwari – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah daerah di Tanah Papua dengan wakil-wakil rakyat yang duduk di Senayan, baik di DPR RI maupun DPD RI. Padahal, kerja sama yang solid dinilai penting untuk memperjuangkan kebijakan pusat yang berpihak pada daerah.

Dalam pernyataannya, Ketua Komite III DPD RI, Dr.Filep Wamafma menyebut selama ini peran legislatif di tingkat pusat kerap diabaikan oleh eksekutif daerah, terutama dalam forum penting seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Selama ini eksekutif jalan sendiri. Dalam musrenbang, kita sebagai wakil daerah mengeluh, karena apa yang ingin kita perjuangkan, bahkan isinya saja kita tidak tahu,” ujarnya, Selasa (3/6/25) di Manokwari.

Ia menyebut, saat pembahasan anggaran dengan kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian PUPR, pihaknya sering tidak memiliki bahan atau dokumen pendukung dari pemerintah daerah.

“Padahal DPR dan DPD adalah ujung tombak politik di Jakarta. Apa yang kita perjuangkan sebagian besar hanya bersumber dari media lokal. Tidak ada dokumen resmi dari daerah,” tegasnya.

Dirinya bahkan mengaku telah berulang kali meminta dokumen perencanaan tahun berjalan dari Bappeda Papua Barat, namun tak pernah mendapat tanggapan.

“Saya WhatsApp berulang kali, minta dokumen perencanaan, tapi sampai sekarang tidak dikirim. Hasil musrenbang pun kami minta tapi tidak diberikan,” ungkapnya.

Menurutnya, dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat penting agar bisa digunakan sebagai referensi dalam pertemuan dengan menteri-menteri terkait di Jakarta.

“Kalau kita bicara tanpa data, semua akan mengambang. Tidak ada dasar kuat untuk mendesak kebijakan pusat berpihak pada daerah,” tambahnya.

Ia berpesan ke depan, pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan aktif dengan para wakil rakyat di pusat, agar perjuangan pembangunan Papua dapat berjalan selaras dan lebih efektif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)