Orideknews.com, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2025 dengan lancar dan sukses. Penutupan kegiatan ini menandai berakhirnya proses penyusunan rencana pembangunan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, yang mewakili Gubernur Dominggus Mandacan, Selasa, (20/5/2025). Dalam sambutannya, ia mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta dalam proses perencanaan, termasuk masukan dari pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, hingga elemen masyarakat sipil.
“Musrenbang ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebhinekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Suara dari berbagai unsur masyarakat telah didengar dan menjadi bagian integral dalam merumuskan arah pembangunan Papua Barat ke depan,” ujar Lakotani.
Ia menyebut tahun 2025 sebagai tahun penuh tantangan sekaligus peluang, dan forum ini telah berhasil merumuskan strategi konkret dalam menjawab keduanya. Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan utama sebagai hasil dari Musrenbang ini.
Pertama, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan pemetaan kebutuhan di berbagai wilayah secara menyeluruh yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kedua, Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat untuk implementasi pada 2026.
Ketiga, Penguatan Ekonomi Kerakyatan, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Keempat, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertanggung Jawab, melalui kebijakan pelestarian dan pemanfaatan SDA yang bijak dan berkelanjutan.
Kelima, Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah.
Lakotani menegaskan, pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai pasca penyusunan dokumen perencanaan. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
“Kita harus menjadikan dokumen Musrenbang ini sebagai acuan utama, mengedepankan kolaborasi lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” tambahnya. (ALW/ON).
 RKPD Tahun 2026 dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2025 dengan lancar dan sukses. Penutupan kegiatan ini menandai berakhirnya proses penyusunan rencana pembangunan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku){kind=link}