Orideknews.com, MANOKWARI SELATAN, – Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat melalui Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) menggelar Pertemuan Advokasi dan Analisis Program Malaria Dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, Senin, (6/12/21).
Pertemuan yang difasilitasi Himpunan Kesehatan Lingkungan (Hakli) Papua Barat dan Unicef ini dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, dr. Hengky V Tewu yang didampingi Ketua DPRD Mansel dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel.
Pada kesempatan itu, Sekda mengatakan penyakit lain seperti Covid-19 sangat berbahaya namun, perlu diketahui bahwa, selama pandemi Covid-19 sudah ada nyawa yang hilang di Manokwari Selatan dan penyebabnya adalah Malaria.
“Memang malaria tidak sedramatis Covid, tapi jauh lebih berbahaya malaria karena telah ada ribuan tahun yang lalu,” ungkap Sekda.
Dia lalu meminta komitmen semua pihak untuk bersama memberantas angka malaria di kabupaten tersebut, sebab sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Mansel memiliki angka kasus malaria perseribu penduduk, urutan satu di tahun 2020.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Demetrius Waran mengaku langkah-langkah menekan jumlah kasus malaria telah digencarkan, namun perlu ditingkatkan lagi.
“Kita upayakan pencegahan dan mengendalikan, bukan untuk membersihkan sampai nol sebab malaria ini jika ditangani sendiri atau hanya satu instansi sangat tidak mungkin,” ungkap Kadis.
Berkolaborasi, sebut Kadis menjadi langkah tepat guna mengejar eliminasi malaria di kabupaten tersebut.
“Mari kita bergendengan tangan untuk bersama memberantas satu oknum yang namanya malaria,” harapnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Kasino meminta perhatian khusus Pemda Kabupaten Mansel untuk mendukung kegiatan guna mengejar eliminasi malaria tahun 2027 mendatang.
Kasino mengaku, sebelumnya pihaknya didukung dalam penadanaan namun, pasca pandemi Covid-19 tidak ada didukungan dana.
“Tahun 2020-2021 memang pendanaan khusus malaria tidak ada, namun didanai oleh APBN lewat dinas kesehatan Provinsi Papua Barat dan Global Fund itu saja,” tuturnya.
Melalui kegiatan advokasi yang dilakukan, Kasino berharap ada perhatian Pemda sehingga eliminasi malaria yang diinginkan bisa tercapai. (ALW/ON)
 menggelar Pertemuan Advokasi dan Analisis Program Malaria Dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, Senin, (6/12/21).){kind=link}