Orideknews.com, SORONG – Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan melalui staf ahli ekonomi pembangunan, Dr.Nico U Tike mengatakan pembangunan kesehatan di wilayah Papua Barat tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kota hingga perangkat Kampung.
“Masing-masing tingkatan pemerintahan harus menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku saat ini,” kata staf ahli saat membuka rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2019 Senin, (25/3/2019) di Sorong, Papua Barat.
Menurutnya, permasalahan kesehatan yang masih muncul di Provinsi Papua barat tentu membutuhkan kontribusi sektor lain dalam penanggulangannya. “ Kolaborasi dengan pemangku kepentingan diluar sector kesehatan harus dijalin dengan harmonis,” ucapnya.
Dia mengaku saat ini, akses terhadap fasilitas kesehatan tentu tidak bisa dilakukan masyarakat dengan mudah, apabila sarana transportasi kurang memadai.
Misalnya dia, mencontohkan pelayanan kesehatan melalui penggunaan teknologi informatika seperti telemedicine, itu tentu tanpa dioperasikan dengan koneksi internet yang baik.
“Ketersediaan jamban sehat dan air bersih mutlak diperlukan dalam penyediaan rumah sehat bagi masyarakat. Memperbaiki gizi masyarakat membutuhkan ketahanan pangan yang kuat, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat,” tutur staf ahli.
Dia menyebutkan bahwa, jajaran kesehatan perlu didukung oleh sector lain untuk akselerasi penuntasan masalah kesehatan di wilayah Papua Barat.
“Kolaborasi-kolaborasi lain juga perlu mulai dibangun baik dengan masyarakat, pihak swasta maupun dengan pihak mitra pembangunan,” harap staf ahli. (RED/ON)
