Orideknews.com, MANOKWARI- Peristiwa banjir bandang yang menimpa Sentani, Jayapura, provinsi Papua akhir pekan lalu setidaknya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah provinsi Papua Barat dalam menjaga hutan.
Hal itu dikatakan Jhon Dimara ketua Komisi B DPR Papua Barat (PB), Senin (18/3/2018), menurutnya, bencana banjir diakibatkan rusaknya hutan akibat ulah manusia.
“Penebangan liar sebabkan erosi, faktor usia hutan sudah tidak bisa bertahan dengan kondisi cuaca ekstrim, jadi kalau hujan tinggi tidak ada lagi yang serap air,” ucap Dimara.
Menurutnya, Pemprov PB agar jeli memberikan izin kepada pengusaha tertutama izin membuka lahan, agar hutan di wilayah ini tetap terjaga.
“Lagi-lagi pemerintah harus ketat mengeluarkan izin, terutama izin pembukaan lahan. Jangan sampai hutan kita habis kita kena bencana,” ungkapnya.
Dia menilai, melihat banyaknya simpatisan dari berbagai kalangan melakukan penggalangan dana, Dia meminta Pemerintah kabupaten maupun pemprov penting untuk menyiapkan suatu regulasi untuk membatasi maraknya kelompok-kelompok yang melakukan pungutan.
“Ini bisa saja ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memungut sumbangan, tetapi tidak sampai sasaran, untuk mengantisipasi hal itu, saya kira perlu ada yayasan atau lembaga yang dipercayakan melakukan sumbangan di jalan-jalan. Ini juga agar teratur dan terarah.” Ujarnya
Paling tidak, lanjut dia, ada dasar hukum dalam hal inu regulasi daerah baik perda maupun perdasus.
“Kalau ada regulasi rujukannya jelas, yang boleh yayasan atau lembaga mana yang memenuhi syarat. Ini juga agar masyarakat tidak bingung,” beber Dimara.
Melihat hal itu, dia meminta Pemprov bisa terlibat dalam memberikan sumbangan, mengingat provinsi Papua masih satu daratan.
“Gubernur dan jajarannya maupun DPR PB bisa datang langsung ke tempat musibah, untuk dapat memberikan sumbangan agar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” harap Dimara. (RED/ON)
