Orideknews.com, MANOKWARI, – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma, menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di Papua Barat, meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan.
Filep menilai persoalan pendidikan tidak cukup dilihat dari besaran anggaran yang tersedia. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dibagi, direncanakan, dan dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan nyata sekolah.
Ia menyoroti masih adanya sekolah yang kekurangan laboratorium, komputer, dan fasilitas praktik yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran.
“Saya hitung, APBN 20 persen untuk pendidikan, Otsus untuk Papua 30 persen untuk pendidikan, dan DBH Migas untuk Papua Barat juga dialokasikan untuk pendidikan. Artinya, anggaran yang besar ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah,” kata Filep saat berdialog dengan para guru dan kepala sekolah di Manokwari.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas praktik berpotensi memengaruhi kemampuan siswa dalam menguasai teknologi. Padahal, keterampilan tersebut sangat dibutuhkan ketika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Filep mencontohkan pengalamannya di lingkungan perguruan tinggi, ketika mahasiswa masih mengalami kesulitan mengoperasikan komputer untuk menyelesaikan tugas kuliah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pengenalan teknologi seharusnya sudah dilakukan secara memadai sejak siswa berada di bangku sekolah menengah.
Ia juga menyentil kondisi laboratorium sekolah yang belum memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan ujian. Dalam sejumlah kesempatan mengunjungi sekolah, ia menemukan persoalan fasilitas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
“Kalau siswa-siswi itu dibilang sekolah punya laboratorium, tetapi mereka hanya bisa membayangkan karena fasilitasnya tidak memadai, ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Filep mengatakan, dirinya ingin melihat secara langsung kondisi sekolah dan mengumpulkan data terperinci mengenai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah yang belum memiliki laboratorium, kekurangan komputer, atau membutuhkan sarana pendukung lainnya.
Ia berencana menyampaikan kebutuhan tersebut kepada direktorat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut.
Filep menegaskan, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya gedung sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ruang belajar dilengkapi fasilitas yang memungkinkan guru mengajar secara optimal dan siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai.
Ia berharap pengelolaan anggaran pendidikan dapat semakin berorientasi pada kebutuhan sekolah sehingga alokasi yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Papua Barat. (ALW/ON).

