Orideknews.com, MANOKWARI, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyerap aspirasi tenaga pendidik dan pihak sekolah saat melakukan kunjungan ke SMP Negeri 10 Anggori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah persoalan pendidikan menjadi perhatian, mulai dari program revitalisasi sekolah, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
Filep mengatakan, pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian utamanya sejak lama. Karena itu, ia memilih membidangi sektor pendidikan sebagai anggota DPD RI agar dapat berkontribusi dalam memaksimalkan potensi dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Papua.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, melalui program revitalisasi sekolah.
Ia mengungkapkan, persoalan revitalisasi sekolah telah dibahas bersama Menteri Pendidikan dalam pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, ia menyampaikan pentingnya memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah 3T yang masih membutuhkan pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.
“Ke depan, pemerintah akan lebih banyak fokus di daerah 3T, khususnya juga di Papua. Karena itu, kita berharap ada kolaborasi antara sekolah dan dinas pendidikan agar kebutuhan yang ada bisa diusulkan dengan baik,” ujarnya.
Filep menjelaskan, pelaksanaan program revitalisasi memiliki tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu, kepala sekolah diminta mengidentifikasi serta menyampaikan berbagai kekurangan di sekolah masing-masing, baik menyangkut kondisi bangunan maupun kebutuhan fasilitas pendukung pembelajaran.
Ia menegaskan, pembangunan sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan gedung, tetapi juga harus disertai kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
“Jangan hanya membangun gedungnya, tetapi isinya juga harus disiapkan. Kalau sekolah membutuhkan laboratorium atau fasilitas lainnya, kepala sekolah harus mengusulkan kebutuhan tersebut supaya bisa kita komunikasikan dengan kementerian,” katanya.
Filep menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan pihak sekolah dan dinas pendidikan kepada kementerian terkait, termasuk kebutuhan laboratorium, perangkat pembelajaran, serta sarana dan prasarana lainnya. Ia juga membuka ruang bagi kepala sekolah untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Selain revitalisasi sekolah, Filep menyoroti penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), terutama persoalan pemutakhiran data yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Menurutnya, masih ditemukan kasus siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi tidak lagi menerima PIP karena persoalan data. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar siswa yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan dukungan pendidikan.
Ia meminta pihak sekolah dan dinas pendidikan berkoordinasi untuk memeriksa kesesuaian data serta menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan kepada pemerintah terkait.
“Jangan sampai ada siswa yang orang tuanya benar-benar tidak mampu, tetapi justru tidak menerima bantuan karena persoalan data. Ini perlu kita konfirmasikan dan cari tahu bersama,” ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, Filep juga membahas kebutuhan perangkat komputer untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyampaikan komitmennya untuk membantu sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dapat difasilitasi, termasuk melalui komunikasi dengan pihak terkait.
Ia turut menyinggung persoalan kesejahteraan guru honorer, khususnya terkait kebijakan penyaluran bantuan atau pembayaran yang diarahkan agar lebih mudah diterima oleh guru yang bersangkutan.
Filep berharap, melalui pertemuan langsung dengan pihak sekolah, berbagai persoalan pendidikan dapat diidentifikasi secara lebih jelas sehingga usulan yang disampaikan tidak berhenti pada tingkat sekolah, tetapi dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan, aspirasi dari sekolah-sekolah dan dinas pendidikan di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua, perlu dikomunikasikan secara berkelanjutan agar kebijakan pendidikan nasional dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (ALW/ON).
, hingga kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.){kind=link}