Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TBC), khususnya pada anak. Dari perkiraan 400 kasus TBC anak di Papua Barat, sekitar 200 kasus telah ditemukan, sedangkan 200 kasus lainnya masih perlu ditelusuri.
Upaya tersebut dibahas dalam workshop identifikasi hambatan dan pelibatan lintas sektor untuk mengatasi TBC anak serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (P2TBC) Provinsi Papua Barat yang didukung UNICEF tersebut berlangsung di Manokwari, 14–16 Oktober 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengatakan penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, serta masyarakat secara luas.
Menurut Alwan, hasil pertemuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata di lingkungan masing-masing instansi dan lembaga. Setiap pemangku kepentingan diharapkan aktif menyosialisasikan informasi yang benar mengenai TBC sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penemuan kasus.
Selain sosialisasi, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat didorong mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam program kerja, subkegiatan, dan perencanaan anggaran sesuai tugas serta kewenangannya.
“Setiap lintas sektor, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi terkait penyakit TBC di lingkungannya masing-masing,” ujar Alwan.
Ia menjelaskan, pendekatan lintas sektor diperlukan karena persoalan TBC tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan lingkungan masyarakat.
Keterbatasan pangan, pemenuhan gizi keluarga, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kondisi tempat tinggal yang tidak sehat menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, setiap OPD diharapkan menjalankan program sesuai tugas dan kewenangannya sekaligus memberikan dukungan terhadap penanggulangan TBC secara terpadu.
Alwan menambahkan, pelaksanaan komitmen setiap sektor akan dievaluasi melalui pertemuan tinjauan bersama yang dijadwalkan pada triwulan II 2027.
“Kita akan meninjau kembali apa saja yang sudah dikerjakan oleh setiap lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC anak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abidondifu, menjelaskan bahwa berdasarkan data epidemiologi yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, terdapat 3.063 kasus TBC di Papua Barat, dengan perkiraan sekitar 400 kasus merupakan TBC anak.
Dari perkiraan tersebut, sekitar 200 kasus telah ditemukan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 200 kasus yang perlu ditelusuri melalui penguatan penemuan kasus di masyarakat.
Frans mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar anak-anak yang mengalami TBC dapat teridentifikasi lebih cepat dan memperoleh pemeriksaan serta penanganan yang tepat.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua, agar memahami gejala TBC pada anak dan segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila ditemukan gejala yang mengarah pada penyakit tersebut.
Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap penderita TBC sehingga keluarga tidak ragu mencari pertolongan medis.
Dalam upaya mempercepat penemuan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terus mendorong keterlibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target eliminasi TBC pada 2030.
Frans mengakui waktu yang tersisa hingga akhir 2026 relatif singkat. Meski demikian, pihaknya berharap jumlah kasus TBC anak yang berhasil ditemukan dapat meningkat dari sekitar 200 kasus menjadi 250 hingga 300 kasus.
Peningkatan penemuan kasus tersebut diharapkan mempercepat diagnosis dan penanganan, sekaligus mengurangi risiko penularan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Melalui workshop yang berlangsung pada 14–16 Oktober 2026, para peserta menyepakati sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat penanggulangan TBC anak di Papua Barat.
Pertama, menyosialisasikan hasil workshop di lingkungan instansi dan lembaga masing-masing. Kedua, mendukung penemuan kasus, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TBC sesuai tugas serta kewenangan setiap sektor.
Ketiga, mengintegrasikan dukungan penanggulangan TBC ke dalam program, subkegiatan, dan perencanaan anggaran OPD maupun lembaga terkait.
Keempat, memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas program serta lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
Kelima, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan media dalam edukasi, penemuan kasus, serta pengurangan stigma TBC di masyarakat.
Keenam, melaporkan perkembangan pelaksanaan komitmen melalui pertemuan evaluasi bersama secara berkala, dengan tinjauan pertama dijadwalkan pada triwulan II 2027. (ALW/ON).
 Provinsi Papua Barat yang didukung UNICEF tersebut berlangsung di Manokwari, 14–16 Oktober 2026.){kind=link}