Orideknews.com, MANOKWARI, — Perwakilan UNICEF Indonesia, Denis Oxy Handika, SKM., MPH., menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) pada anak di Provinsi Papua Barat bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, pemerintah kampung, tokoh agama, hingga masyarakat.
Denis menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Workshop Identifikasi Hambatan dalam Pelibatan Masyarakat untuk Mengatasi Tuberkulosis Anak dan Percepatan Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Kamis (15/10/2026).
Menurut Denis, TBC pada anak merupakan persoalan serius karena penyakit tersebut lebih mudah berkembang menjadi kondisi berat dan lebih sulit dikenali. Akibatnya, banyak anak terlambat mendapatkan diagnosis, bahkan tidak pernah teridentifikasi hingga kondisinya memburuk.
“Anak-anak tidak membawa TBC ke dalam rumah. Mereka tertular dari orang-orang terdekat yang mereka sayangi, yang seharusnya melindungi mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu tantangan utama dalam penanganan TBC anak adalah keterlambatan deteksi dan masih adanya hambatan sosial yang membuat keluarga enggan mencari pertolongan medis.
Padahal, TBC pada anak dapat dicegah dan disembuhkan. Obat untuk pengobatan TBC juga tersedia secara gratis melalui layanan pemerintah.
Denis menjelaskan, banyak kematian anak akibat TBC terjadi pada mereka yang tidak pernah terdiagnosis dan tidak mendapatkan pengobatan. Karena itu, penemuan kasus secara dini dan pemberian pengobatan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah kematian.
Selain menyelamatkan anak yang terinfeksi, penemuan kasus TBC pada anak juga dapat membantu mengidentifikasi orang dewasa yang berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan keluarga.
“Menemukan satu anak berarti melindungi satu keluarga,” tegasnya.
Menurut Denis, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kesehatan mereka sendiri. Mereka bergantung pada keputusan orang tua, dukungan lingkungan, serta peran lembaga dan institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, penanganan TBC anak harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengatasi stigma yang membuat orang tua merasa malu atau ragu membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Denis mengungkapkan, pada Rabu (14/10/2026), UNICEF bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan dinas kesehatan kabupaten telah melakukan diskusi mengenai data dan analisis situasi TBC anak di masing-masing wilayah.
Diskusi tersebut juga membahas berbagai hambatan serta kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk mempercepat penanggulangan TBC anak.
Hasil pembahasan itu selanjutnya dibawa ke forum lintas sektor pada 15–16 Oktober 2026 untuk membahas pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi Papua Barat sekaligus menyusun rencana aksi bersama.
Ia berharap, forum tersebut tidak hanya menghasilkan usulan program baru, tetapi juga mendorong setiap sektor mengoptimalkan kegiatan yang selama ini telah berjalan untuk mendukung penemuan dan perlindungan anak dari TBC.
Menurutnya, berbagai fasilitas dan jaringan pelayanan masyarakat sebenarnya telah tersedia, mulai dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), posyandu, puskesmas, kader kampung, hingga gereja dan masjid.
Program perlindungan sosial juga telah menjangkau keluarga rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Sering kali yang kita butuhkan bukan pekerjaan tambahan, melainkan melibatkan TBC anak dalam pekerjaan yang sudah berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, pengalaman pelaksanaan program di Tanah Papua menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak menjadi unsur penting dalam menjalankan program secara bersama-sama. Pemerintah daerah, gereja, TNI-Polri, sekolah, pemerintah kampung, dan instansi terkait perlu membangun koordinasi agar upaya penanggulangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan TBC anak, Denis mengusulkan empat prinsip yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, menetapkan kegiatan yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki sasaran yang jelas dan realistis. Menurutnya, lima kegiatan yang benar-benar dilaksanakan akan lebih bermanfaat dibandingkan puluhan kegiatan yang sulit diwujudkan.
Kedua, setiap kegiatan harus memiliki penanggung jawab dan batas waktu pelaksanaan yang disepakati bersama. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur.
Ketiga, memilih langkah cepat yang dapat segera dilaksanakan hingga akhir 2026 tanpa harus menunggu tersedianya anggaran baru.
Keempat, mengukur keberhasilan berdasarkan hasil yang dicapai bagi anak, bukan sekadar besarnya anggaran yang digunakan.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan harus berorientasi pada jumlah anak yang berhasil diperiksa, mendapatkan pengobatan hingga sembuh, serta memperoleh pengobatan pencegahan sesuai indikasi medis.
Selain itu, Denis menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman keluarga, kader kesehatan, dan orang-orang yang pernah menjalani pengobatan TBC.
Menurutnya, kelompok tersebut memahami secara langsung berbagai hambatan yang menyebabkan orang tua ragu membawa anak ke puskesmas atau membuat pengobatan terhenti sebelum waktunya.
Denis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas keterlibatan Sekretaris Daerah dan para pimpinan perangkat daerah dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai, keterlibatan berbagai unsur pemerintah menunjukkan pentingnya menempatkan penanggulangan TBC anak sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
UNICEF, lanjutnya, akan terus mendampingi upaya percepatan penanggulangan TBC anak di Papua Barat bersama Global Fund dan mitra lainnya, termasuk mendukung tim percepatan penanggulangan TBC dalam memantau pelaksanaan rencana aksi yang disepakati.
Ia berharap, forum lintas sektor tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan untuk memperluas penemuan kasus, meningkatkan akses pengobatan, dan melindungi anak-anak dari risiko penularan TBC.
“Anak-anak tidak dapat memperjuangkan kesehatannya sendiri. Mereka bergantung pada keputusan yang akan kita ambil dan komitmen kita bersama,” ujarnya.
Denis mengajak seluruh pemangku kepentingan memastikan setiap anak yang mengalami TBC mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat, sehingga tidak ada lagi anak di Papua Barat yang menderita TBC tanpa memperoleh pertolongan. (ALW/ON).
 pada anak di Provinsi Papua Barat bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, pemerintah kampung, tokoh agama, hingga masyarakat.){kind=link}