Penolakan Imunisasi Jadi Tantangan ORI Campak di Manokwari Timur

Orideknews.com, MANOKWARI, – Pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Campak-Rubela di Distrik Manokwari Timur diperkirakan masih menghadapi tantangan berupa penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi. Petugas kesehatan pun menggandeng pemerintah distrik hingga kepala kampung untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kepala Puskesmas Pasir Putih, Anna Erlina Padwa, S.Kep., Ners., mengatakan penolakan terhadap penyuntikan imunisasi masih ditemukan di beberapa wilayah. Meski demikian, kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh wilayah Distrik Manokwari Timur.

“Terkait pelaksanaan ORI Campak di wilayah kerja kami atau Distrik Manokwari Timur, memang kami mengalami beberapa kendala. Ada beberapa tempat yang sering terjadi penolakan menyangkut penyuntikan, pasti ada yang menolak,” ujar Anna.

Menurutnya, petugas kesehatan tidak berhenti pada penolakan tersebut. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyakit campak dan pentingnya imunisasi bagi anak.

Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah Distrik Manokwari Timur serta pemerintah kampung. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena pemerintah distrik dan kepala kampung memiliki peran dalam membantu petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

“Kami melakukan sosialisasi dan banyak membagikan informasi. Kami juga tetap bekerja sama dengan pihak distrik untuk membantu menyampaikan hal-hal demikian, sehingga ada kerja sama dengan pihak kampung untuk sama-sama melakukan pendekatan,” katanya.

Anna mengatakan edukasi kepada masyarakat juga diarahkan agar orang tua memahami risiko apabila anak tidak mendapatkan imunisasi campak.

Dengan semakin banyak informasi yang diterima masyarakat serta pendampingan dari pemerintah distrik dan kampung, ia berharap keraguan maupun penolakan terhadap imunisasi dapat berkurang.

“Harapan kami, dengan banyaknya informasi, adanya pendampingan dari distrik dan kepala kampung, masyarakat di wilayah tertentu dapat memahami dan mau dilakukan imunisasi ORI Campak, sehingga kami juga bisa menyukseskan ORI Campak di Distrik Manokwari Timur,” ujarnya.

Pelaksanaan ORI Campak-Rubela menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap peningkatan kasus campak yang terjadi di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari hingga minggu ke-36 tahun 2026, tercatat 70 kasus suspek campak yang tersebar di delapan wilayah kerja puskesmas. Dari jumlah tersebut, tiga kasus telah terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan laboratorium, masing-masing berasal dari wilayah Wosi, Sanggeng dan Pasir Putih.

Sebanyak 47 kasus atau 67 persen terjadi pada balita, sedangkan 49 kasus atau 70 persen tidak memiliki bukti riwayat imunisasi. Selain itu, 34 penderita atau 49 persen sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga data tersebut disampaikan, tidak terdapat laporan kematian.

Ppeningkatan kasus tersebut secara epidemiologis telah memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa (KLB). Pada minggu ke-31 hingga minggu ke-36 saja tercatat 28 kasus campak.

Salah satu perhatian pemerintah adalah masih rendahnya cakupan imunisasi Measles-Rubella (MR) dosis pertama di Kabupaten Manokwari yang tercatat sekitar 46,1 persen. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 2.059 anak diperkirakan belum memperoleh perlindungan imunisasi secara optimal.

Sebagai langkah penanggulangan, Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menjadwalkan pelaksanaan ORI Campak-Rubela secara serentak selama 12 hari kerja, mulai 5 hingga 17 Oktober 2026.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare mengaku, ORI menyasar anak usia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen. Imunisasi tambahan diberikan kepada seluruh anak sasaran tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.

Sebelum pelaksanaan ORI, masing-masing puskesmas melakukan sosialisasi dan advokasi pada 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah distrik dan kampung, kader kesehatan, TNI-Polri serta berbagai unsur masyarakat. (ALW/ON)