SURABAYA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan pemerintah melanjutkan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam rakyat.
Kepastian itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). Pertemuan digelar setelah pemerintah menerima aspirasi peternak melalui aksi damai di sejumlah daerah dan menindaklanjutinya dengan dialog bersama peternak serta pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya,” ujar Amran.
Menurutnya, penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog akan terus dilakukan hingga akhir tahun agar peternak memperoleh kepastian pasokan bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau.
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” katanya.
Perwakilan peternak mikro dan kecil sekaligus Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), Eti Marlina, mengusulkan masa penyaluran jagung SPHP disesuaikan dengan skala usaha.
Untuk peternak mikro, masa penyaluran diusulkan diperpanjang dari tiga menjadi enam bulan. Sementara peternak kecil dari dua menjadi empat bulan dan peternak menengah dari satu menjadi dua bulan.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti.
Ia mengatakan, dukungan jagung SPHP selama ini menjadi salah satu instrumen yang membantu peternak mikro, kecil, dan menengah bertahan menghadapi tekanan biaya produksi.
“Kami adalah anak-anak dari Bapak Menteri Pertanian yang mengadu kepada orang tua kami. Yang bisa membantu kami hingga bertahan saat ini adalah penyaluran jagung SPHP untuk peternak mikro, kecil, dan menengah,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, peternak juga menyoroti populasi ayam petelur yang diperkirakan 18–20 persen di atas kebutuhan. Eti mendorong percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan seperti ID Food, PT Berdikari, dan Bulog.
Menurutnya, penyerapan dapat diperkuat melalui pemanfaatan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage serta hilirisasi menjadi produk olahan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan, harga di tingkat peternak, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk peternakan.
Eti juga mengusulkan agar koperasi peternak mikro dan kecil memperoleh akses langsung membeli bungkil kedelai melalui PT Berdikari dalam kemasan dan kuota yang sesuai dengan kemampuan usaha mereka.
Pemerintah Jaga Harga Telur
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peternak besar maupun importir pakan yang mengambil keuntungan secara berlebihan di tengah kesulitan peternak kecil.
“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat, tidak akan kami berikan izin impor,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan pakan, pemerintah menyepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai bagian dari upaya menjaga harga di tingkat peternak.
“Insya Allah, kita jaga harganya di tingkat SPPG,” kata Amran.
Ia merujuk pada penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Frekuensi penyediaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali per minggu dengan prosedur yang disiapkan Badan Gizi Nasional.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, juga mengusulkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan diperluas dengan memasukkan komoditas telur. Kebijakan tersebut diharapkan membantu menyerap stok telur di tingkat peternak.
Suwardi turut menyampaikan aspirasi agar porsi budidaya ayam petelur tetap memberikan ruang yang memadai bagi peternak rakyat.
“Dua persen untuk integrator wajib hukumnya untuk diekspor, biar tidak sama-sama di pasar,” ujar Suwardi.
Ia mengaku lega dapat menyampaikan langsung aspirasi peternak kepada pemerintah.
“Alhamdulillah kita puas menyampaikan langsung kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang nyata, dan peternak benar-benar terlindungi agar tidak sampai jadi penonton di negeri sendiri,” katanya.
Perusahaan Bermasalah Akan Diperiksa
Amran kembali menegaskan pemerintah tidak akan segan menindak pihak yang terbukti mempermainkan harga di tengah kesulitan peternak kecil.
Menurutnya, satu perusahaan yang diduga bermasalah akan diperiksa oleh Satgas Pangan Mabes Polri.
“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” tegas Amran.
Ia mengatakan ketegasan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan keberlangsungan peternak rakyat.
“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Sebagai pemerintah, kami harus tegas — yang melanggar ditindak hukum,” ujarnya.
Pemerintah selanjutnya akan mengawal pelaksanaan berbagai kesepakatan bersama kementerian dan lembaga terkait serta pelaku usaha.
Melalui kelanjutan penyaluran jagung SPHP, pengendalian harga pakan, penjagaan harga telur, dan perluasan penyerapan telur melalui Program MBG, pemerintah berharap tekanan biaya yang dihadapi peternak rakyat dapat berkurang sekaligus menjaga kesinambungan produksi telur nasional.
Jagung SPHP pun diposisikan bukan sekadar program distribusi bahan baku pakan, tetapi sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan biaya produksi dan menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. (RR/ON)
, Andi Amran Sulaiman, memastikan pemerintah melanjutkan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam rakyat.){kind=link}