Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menganggarkan jasa konsultan dalam APBD Perubahan Tahun 2026 guna menyusun perencanaan pengembangan rumah sakit secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).
“Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” kata Dominggus.
Menurutnya, konsultan nantinya tidak hanya menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, peralatan medis, fasilitas penunjang, hingga sistem manajemen rumah sakit.
Gubernur menegaskan, penguatan RSUP harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ia menyoroti keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Poltekkes Kemenkes Sorong yang masih memerlukan penambahan dua program studi agar dapat berdiri mandiri di Manokwari.
Menurutnya, apabila kedua institusi tersebut telah mandiri, maka akan menjadi sumber pemenuhan tenaga kesehatan bagi RSUP Papua Barat.
Dominggus juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit vertikal kepada Menteri Kesehatan. Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang telah ada lebih mendesak dibandingkan membangun rumah sakit baru.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memfokuskan pengembangan RSUP sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat.
Untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis, pemerintah daerah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia sembari menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli daerah.
Selain itu, penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis juga dinilai menjadi kebutuhan penting agar tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan memberikan pelayanan secara optimal.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, mengatakan rumah sakit saat ini memiliki 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri atas tenaga kontrak dan aparatur sipil negara (ASN).
Untuk mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan insentif sebesar Rp25 juta per bulan bagi dokter spesialis ASN dan Rp35 juta per bulan bagi dokter spesialis kontrak.
Selain insentif finansial, rumah sakit juga menyediakan fasilitas sewa rumah dan kendaraan. Bagi dokter yang telah memiliki rumah atau kendaraan pribadi, fasilitas tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menjelaskan, para dokter juga memperoleh jasa pelayanan medis yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan maupun pasien umum.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” katanya.
Adapun dokter umum kontrak menerima insentif Rp10 juta per bulan, dokter umum ASN Rp5 juta per bulan, sedangkan dokter tamu memperoleh insentif Rp10 juta per bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani. (ALW/ON).
 yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Poltekkes Kemenkes Sorong yang masih memerlukan penambahan dua program studi agar dapat berdiri mandiri di Manokwari.){kind=link}