TANGERANG SELATAN – Penguatan usaha pembibitan dinilai menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Karena itu, pengukuhan Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) masa bakti 2026–2030 menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun industri yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.
Pengukuhan pengurus baru berlangsung dalam rangkaian Kongres Ke-14 GPPU bertema “Pembibitan Sebagai Arsitek Industri Perunggasan Nasional” di DoubleTree by Hilton Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku 55 Tahun GPPU serta Seminar Nasional GPPU.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi GPPU dalam pembangunan industri perunggasan nasional.
Menurutnya, pergantian kepengurusan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan industri.
Agung juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan. Sementara kepada pengurus baru, ia berharap kepengurusan periode 2026–2030 mampu melanjutkan berbagai capaian dan semakin memperkuat posisi GPPU sebagai mitra strategis pemerintah.
“Atas nama Kementerian Pertanian, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan memperkokoh peran GPPU sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun industri perunggasan nasional yang maju, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Agung.
Agung mengatakan subsektor perunggasan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Indonesia, kata dia, telah mencapai swasembada daging ayam dan telur serta mampu mengekspor sejumlah produk perunggasan.
Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara produksi bibit dan kebutuhan pasar agar harga tetap stabil dan usaha peternak dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Perunggasan kita ini sudah swasembada, bahkan surplus dan sudah ekspor. Tantangan besarnya sekarang adalah menjaga keseimbangan supply dan demand bibit. Industri ini memiliki perputaran ekonomi yang sangat besar, tetapi kesejahteraan peternak rakyat juga harus terus kita tingkatkan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
MBG Buka Peluang Industri Perunggasan
Agung menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang besar bagi peningkatan konsumsi daging ayam dan telur.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri perunggasan secara lebih merata, khususnya di luar Pulau Jawa yang hingga kini masih memiliki porsi produksi lebih kecil dibandingkan Pulau Jawa.
“Ayam dan telur menjadi komoditas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis karena kandungan gizinya tinggi dan harganya terjangkau. Pemerintah akan membangun ekosistem industri hulu hingga hilir di berbagai provinsi luar Jawa, dan kami berharap GPPU ikut berperan aktif dalam pengembangannya,” jelasnya.
Selain pemerataan investasi, Agung menekankan pentingnya tata kelola industri berbasis data. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data pembibitan yang akurat dan konsisten untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi industri.
“Saya berharap GPPU membangun sistem digitalisasi sehingga data pembibitan yang diterima pemerintah benar-benar valid. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, termasuk dalam menjaga stabilitas produksi dan harga,” ujarnya.
Agung juga mengingatkan perusahaan pembibitan agar mempersiapkan penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 yang akan diberlakukan secara penuh pada Januari 2027.
Pembibitan Jadi Fondasi Industri
Sementara itu, Ketua Umum GPPU periode 2026–2030, Asroh Nawawi, mengatakan tema Kongres Ke-14 GPPU bukan sekadar slogan, tetapi mencerminkan posisi strategis sektor pembibitan sebagai fondasi industri perunggasan nasional.
Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan di sektor hulu akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan rantai pasok dan perkembangan industri perunggasan dalam beberapa tahun mendatang.
“Pembibitan adalah fondasi industri perunggasan. Setiap keputusan di sektor hulu hari ini akan menentukan arah perkembangan industri beberapa tahun ke depan,” ujar Asroh.
Ia menegaskan GPPU berkomitmen membangun industri perunggasan yang inklusif dengan memperkuat kemitraan bersama peternak rakyat, UMKM, maupun perusahaan integrasi.
“GPPU berkomitmen membangun industri yang inklusif, memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat, UMKM, maupun perusahaan integrasi, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Melalui kepengurusan baru tersebut, pemerintah dan GPPU berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat.
Penguatan tata kelola pembibitan, biosekuriti, penerapan praktik pembibitan yang baik, pemanfaatan data digital, hingga pemerataan investasi ke luar Pulau Jawa diharapkan mampu menjadikan industri perunggasan nasional semakin tangguh.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di berbagai daerah. (RR/ON)
 masa bakti 2026–2030 menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun industri yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.){kind=link}