Orideknews.com, PAPUA TENGAH, – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat kapasitas para pengelola program imunisasi dengan menghadirkan Tenaga Ahli Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Hendrik A. Marisan, SKM., MKM, sebagai narasumber dalam kegiatan penguatan mikroplanning imunisasi kejar.
Kegiatan yang diikuti pengelola program imunisasi tingkat provinsi, kabupaten, hingga puskesmas se-Papua Tengah ini bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun perencanaan berbasis data guna menekan angka anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi (zero dose) maupun putus imunisasi (drop-out).
Dalam pemaparannya melalui zoom meeeting Hendrik membagikan pengalaman pelaksanaan imunisasi kejar di berbagai wilayah Papua Barat, mulai dari daerah perkotaan hingga kawasan terpencil di kepulauan, pegunungan, dan kampung-kampung dengan akses terbatas.
Ia menegaskan bahwa imunisasi kejar bukan berarti mengulang seluruh rangkaian vaksinasi dari awal, melainkan melanjutkan pemberian antigen yang belum diterima anak sesuai usia dan interval minimal yang telah ditetapkan.
“Imunisasi kejar bukan mengulang dari awal. Tugasnya adalah melanjutkan imunisasi yang belum diberikan sesuai umur anak dan interval minimal yang berlaku. Setiap anak berhak mendapat perlindungan penuh, kita tinggal memastikan tidak ada yang terlewat,” ujar Hendrik.
Sebagai strategi utama, Hendrik memperkenalkan konsep mikroplanning tujuh langkah yang telah diterapkan di Papua Barat. Tahapan tersebut meliputi analisis data cakupan imunisasi, pendataan sasaran, perhitungan kebutuhan logistik, penyusunan jadwal pelayanan, mobilisasi masyarakat, pelaksanaan pelayanan sesuai standar, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.
Menurutnya, penyusunan mikroplanning yang baik menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan imunisasi kejar karena seluruh kegiatan dirancang berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Selain membahas perencanaan, Hendrik juga menguraikan pentingnya menjaga kualitas rantai dingin (cold chain) vaksin, terutama saat pelayanan dilakukan di wilayah dengan akses yang sulit.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan vaksin berbeda antara daerah yang mudah dijangkau, wilayah dengan perjalanan darat maupun laut selama beberapa jam, hingga kawasan pegunungan dan kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus agar mutu vaksin tetap terjaga.
“Keberhasilan pelayanan di wilayah terpencil tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin. Yang menentukan adalah kemampuan petugas menjaga mutu vaksin dari titik pengambilan hingga suntikan terakhir diberikan kepada anak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hendrik juga mengingatkan pentingnya kemampuan komunikasi petugas kesehatan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Menurutnya, petugas tidak hanya berperan sebagai pemberi vaksin, tetapi juga edukator yang mampu menjelaskan manfaat imunisasi serta meluruskan berbagai informasi keliru yang berkembang di masyarakat.
Ia juga mendorong agar setiap kegiatan imunisasi diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemantauan pertumbuhan anak, konseling gizi, skrining penyakit tidak menular, hingga penyuluhan berbagai penyakit menular. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat karena mereka memperoleh berbagai layanan kesehatan dalam satu kesempatan.
Hendrik lalu memberikan motivasi kepada seluruh peserta yang disebutnya sebagai “pejuang imunisasi” karena bekerja di medan yang penuh tantangan demi memastikan setiap anak memperoleh haknya atas perlindungan kesehatan.
Ia mengajak seluruh petugas terus meningkatkan kompetensi, baik dalam aspek teknis pemberian vaksin maupun pemahaman mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tuberkulosis (TBC), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stunting, dan berbagai penyakit prioritas lainnya. (ALW/ON).
