Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan bebas biaya bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pengembangan dan penerapan Aplikasi Papua Barat Sehat sebagai sistem pendukung pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel.
Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua di Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan sosialisasi sekaligus uji coba Aplikasi Papua Barat Sehat yang berlangsung pada Jumat (3/7/2026) di salah Hotel di Manokwari.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tim teknis rumah sakit di wilayah Manokwari yang nantinya akan menjadi pengguna utama aplikasi dalam mendukung implementasi Program Papua Barat Sehat di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan sebagai instrumen penting dalam mendukung pelayanan Tim Papua Barat Sehat sekaligus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua di Papua Barat perlu dibuat suatu aplikasi yang akan menunjang pelayanan Tim Papua Barat Sehat guna mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas Program Papua Barat Sehat,” ujarnya.
Menurutnya, Papua Barat Sehat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memastikan masyarakat OAP memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala persoalan biaya.
Program tersebut dirancang untuk melengkapi layanan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat OAP tetap memperoleh pelayanan secara menyeluruh tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
Ia menegaskan melalui penerapan aplikasi tersebut tidak boleh lagi ada pasien OAP yang harus mencari obat sendiri ke berbagai apotek karena obat yang diresepkan tidak tersedia di rumah sakit.
“Kalau bisa bukan mereka yang mencari obat, tetapi rumah sakit yang harus mencari solusi untuk kebutuhan pasien,” katanya.
Hal yang sama juga berlaku terhadap kebutuhan darah maupun pelayanan penunjang lainnya. Ke depan, rumah sakit diharapkan mampu menyediakan sistem yang memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh darah maupun layanan kesehatan lainnya ketika dibutuhkan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat lewat Dinkes kata Alwan, juga ingin memastikan tidak ada lagi pasien OAP yang dibebankan biaya operasi, biaya kamar perawatan, maupun berbagai bentuk pungutan lain yang selama ini masih menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
“Aplikasi Papua Barat Sehat yang kita uji coba ini adalah kuncinya. Dengan sistem ini kita berharap tidak ada lagi iur biaya bagi seluruh pasien OAP di Papua Barat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Sehat tidak hanya berkaitan dengan sistem rujukan pasien, tetapi juga mencakup seluruh spektrum pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
Program tersebut juga diharapkan menjadi pelengkap atau komplementer bagi pelayanan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat OAP dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh.
Melalui aplikasi tersebut, seluruh pelayanan terhadap pasien OAP nantinya wajib diinput secara terpadu dan dilakukan secara real time sehingga dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah daerah.
Sistem tersebut juga memungkinkan pimpinan daerah, termasuk Gubernur Papua Barat, untuk memonitor jumlah pasien OAP yang dilayani setiap hari, jumlah pasien yang dirawat, pasien yang dirujuk, hingga fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan.
Tidak hanya itu, sejumlah organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam tim pengawasan nantinya juga akan memperoleh akses khusus untuk memantau pelaksanaan program tersebut.
Menurut Alwan, aplikasi ini sekaligus menjadi jaminan bahwa masyarakat OAP benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan gratis seratus persen yang dikawal melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meminta seluruh peserta yang berasal dari tim teknis rumah sakit di wilayah Manokwari untuk membawa laptop selama kegiatan sosialisasi dan uji coba aplikasi berlangsung.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius agar proses implementasi nantinya dapat berjalan lancar di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Setelah tahap uji coba selesai, pemerintah daerah berencana menerbitkan surat edaran mengenai penggunaan aplikasi tersebut yang selanjutnya akan diperkuat dengan kebijakan gubernur serta sinergi bersama BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut, Alwan berharap tidak ada lagi cerita tentang masyarakat OAP yang harus membayar biaya pelayanan kesehatan, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat di tanahnya sendiri, dan tidak ada lagi pasien yang harus bersusah payah memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.
“Dengan aplikasi ini kita ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua berlangsung lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan benar-benar gratis seratus persen,” tambah Alwan. (ALW/ON).
