Orideknews.com, MANOKWARI, – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Mei 2026 mencapai Rp8,8 triliun atau 39,1 persen dari total pagu sebesar Rp22,56 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat mencapai Rp5,5 triliun, sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp3,2 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan mayoritas belanja negara tersebut disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) guna menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di kedua provinsi.
“Realisasi belanja APBN hingga Mei 2026 terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp2,74 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp6,08 triliun,” kata Kobir di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan, realisasi belanja kementerian/lembaga tumbuh 43,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah juga mengalami peningkatan sebesar 45,1 persen secara tahunan.
Belanja kementerian/lembaga didominasi oleh belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Adapun transfer ke daerah didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3 triliun yang dimanfaatkan untuk membiayai layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan pelayanan dasar lainnya.
“Ini menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Menurut Kobir, percepatan realisasi belanja APBN memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, menjaga daya beli, serta memastikan program-program pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi global.
Ia menyebutkan, perekonomian Papua Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 4,64 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan 4,16 persen. Konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi yang turut menopang kinerja ekonomi regional.
“Belanja APBN masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian regional Papua Barat,” kata Kobir.
Berdasarkan fungsi belanja, realisasi APBN terbesar dialokasikan untuk pelayanan umum sebesar Rp6,24 triliun. Selanjutnya, fungsi pertahanan mencapai Rp824 miliar, ekonomi Rp713 miliar, ketertiban dan keamanan Rp647 miliar, pendidikan Rp206,5 miliar, serta kesehatan Rp30,5 miliar.
Selain menopang operasional pemerintahan, komposisi belanja tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Untuk fungsi lainnya, realisasi belanja pada sektor perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp72,5 miliar, keagamaan Rp63 miliar, serta perlindungan lingkungan hidup Rp30 miliar.
Di samping itu, belanja pemerintah pusat juga difokuskan pada berbagai program prioritas nasional, antara lain pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan konektivitas transportasi, penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi perubahan iklim.
“Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja untuk kegiatan prioritas nasional mencapai Rp337,14 miliar atau 27,6 persen dari total pagu Rp1,22 triliun,” ujar Kobir. (ALW/ON).
 Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Mei 2026 mencapai Rp8,8 triliun atau 39,1 persen dari total pagu sebesar Rp22,56 triliun.){kind=link}