Orideknews.com, MANOKWARI — Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Manokwari menyusul beredarnya surat terbuka dari keluarga pasien yang mengeluhkan lambannya penanganan medis dan buruknya komunikasi petugas rumah sakit.
Menanggapi hal tersebut, Filep melalui sambungan telepon menegaskan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dibandingkan urusan administratif.
Ia mengingatkan, hal tersebut telah menjadi penegasan bersama antara pemerintah, Menteri Kesehatan, dan pihak BPJS Kesehatan.
“Keselamatan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya administratif. Rumah sakit tidak boleh membebankan pasien dengan urusan administrasi di saat kondisi darurat. Penyelamatan nyawa harus didahulukan, sementara administrasi bisa menyusul,” ucapnya, Minggu, (19/4/26).
Ia juga menyoal jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan warga kurang mampu. Menurutnya, setiap tahun pemerintah provinsi maupun kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk menanggung asuransi kesehatan masyarakat. Namun, minimnya informasi membuat banyak warga tidak mengetahui hak mereka.
“Masalahnya sekarang adalah data dan informasi yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang sebenarnya ditanggung pemerintah, tetapi tidak mendapatkan informasi yang memadai,” ujarnya.
Filep meminta BPJS Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk lebih transparan, serta didukung pemerintah daerah hingga tingkat distrik dan kampung dalam menyosialisasikan hak-hak masyarakat terkait jaminan kesehatan.
Ia juga mendorong agar kartu peserta jaminan kesehatan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak terjadi kebingungan saat membutuhkan layanan medis.
Selain itu, Filep mengingatkan pentingnya koordinasi antara rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memastikan ketersediaan stok darah. Menurutnya, kebutuhan darah tidak seharusnya menjadi hambatan dalam penanganan pasien darurat.
“Kenapa tidak ada koordinasi yang intens dengan PMI? Seharusnya stok darah selalu tersedia, sehingga dalam kondisi darurat tidak perlu lagi mencari,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan rumah sakit, terutama dalam aspek kecepatan penanganan, komunikasi, dan sistem rujukan.
Sorotan ini muncul setelah seorang warga, Ibe Ullo, menyampaikan surat terbuka kepada Direktur RSUD Manokwari terkait pengalaman keluarganya saat membawa pasien dengan kondisi Hb rendah untuk mendapatkan penanganan.
Dalam surat tersebut, keluarga mengeluhkan lamanya penanganan medis, kurangnya informasi terkait kebutuhan transfusi darah, hingga permintaan penandatanganan kertas kosong saat pasien memutuskan pulang.
Filep berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pelayanan kesehatan di daerah dapat lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
“Sudah saatnya kita membenahi pelayanan medis. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, sementara administrasi bisa diselesaikan kemudian,” pesan Filep. (ALW/ON).
