Orideknews.com, Manokwari, – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pengusulan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di wilayah Papua Barat.
Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan setempat.
Plt. Kepala DKP Papua Barat, Jefry Auparay, menyatakan, pengusulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat merupakan langkah positif guna membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan nelayan.
“Pengusulan ini merupakan awal yang baik untuk membantu pemerintah dalam mengelola kebutuhan nelayan di Papua Barat,” ujar Jefry.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan HNSI Provinsi Papua Barat yang diketuai oleh Ferry Auparay, yang juga merupakan anggota DPRP Papua Barat.
Menurut Jefry pemerintah terbuka bagi pelaku usaha untuk bersama-sama membangun sektor kelautan dan perikanan di provinsi tersebut.
“Tidak ada masalah. Pemerintah pada prinsipnya menyambut baik pelaku usaha untuk bersama-sama membangun perikanan dan kelautan di Provinsi Papua Barat,” ucapnya.
Kata Jefry, kebutuhan nelayan akan BBM saat ini masih sangat tinggi. Kehadiran SPBU Nelayan diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus memastikan ketersediaan BBM bagi para nelayan.
“Kebutuhan nelayan akan BBM masih banyak. Dengan adanya SPBU Nelayan, diharapkan kemacetan dapat dikurangi, tetapi kebutuhan BBM tetap terpenuhi,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay menyatakan antrean panjang di SPBU, yang sekitar 70% disebabkan oleh konsumsi nelayan.
Kata Ferry, banyak nelayan terpaksa membeli Pertalite dengan harga lebih tinggi (Rp14.000-Rp15.000 per liter) dari pengecer di SPBU karena keterbatasan akses BBM.
“Masyarakat nelayan kita sudah susah, kemudian tidak dapat pelayanan, akhirnya bergantung pada mereka yang ‘ngetab’ di SPBU,” ungkap Ferry.
Sebagai solusi, Ferry mengusulkan pembangunan dua SPBU khusus nelayan di Manokwari pada tahun 2025.
Ia berharap usulan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Dinas ESDM dan DPRP Komisi III, serta Pertamina.
“Kalau market ini sudah kita jawab dengan hadirnya satu atau dua SPBU nelayan, saya yakin orang tidak ngetab lagi di SPBU,”Anggota DPRP Papua Barat tersebut.
Ketua HSNI Papua Barat ini menlai pembangunan SPBU nelayan ini diharapkan dapat mengatasi masalah antrean panjang dan memberikan akses BBM yang lebih terjangkau bagi nelayan. (ALW/ON).
