![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-4.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Orideknews.com, Manokwari, – Kenaikan harga ikan memang menjadi salah satu faktor penyebab inflasi saat ini di Provinsi Papua Barat.
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-5.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab utama menurut Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, Jefry Auparay, kenaikan komoditi ikan di Provinsi Papua Barat, yaitu cuaca dan keterbatasan infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Pertama cuaca, sebagai elemen alam yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya, memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas perikanan. Musim hujan yang berkepanjangan atau cuaca ekstrem dapat mengganggu aktivitas nelayan, menyebabkan keterlambatan penangkapan ikan, dan bahkan mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana penangkapan ikan. Hal ini, pada gilirannya, akan berdampak pada ketersediaan ikan di pasaran, sehingga menyebabkan kenaikan harga.
Kedua, kata Auparay yang tak kalah penting adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya terkait ketersediaan BBM. Saat ini, Provinsi Papua Barat hanya memiliki satu SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di Manokwari. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan BBM dari luar daerah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan distribusi.
“Kita juga telah membangun komunikasi dengan Pemda Manokwari, namun hingga saat ini belum ada tanggapan terkait pembebasan hak ulat pembangunan SPBN,” ungkap Auparay.
Pembangunan SPBN di distrik Manokwari Selatan menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi keterbatasan akses BBM bagi nelayan di wilayah tersebut. Dengan adanya SPBN di Manokwari Selatan, nelayan dapat mengakses BBM dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas penangkapan ikan.
“Kalau saja Pemda Manokwari sudah membebaskan lahan SPBN di distrik Manokwari Selatan maka Pemerintah Provinsi Papua Barat, melakukan komunikasi bersama pihak Pertamina dan siap memberikan izin kepada pelaku usaha dan dapat membangun SPBN. Menambah SPBN lagi diwilayah distrik Manokwari selatan,” tegas Jefry Auparay.
Pembangunan SPBN di Manokwari Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan di Provinsi Papua Barat.
Auparay menilai, dengan akses BBM yang lebih mudah, nelayan dapat beroperasi lebih efisien dan meningkatkan produksi ikan. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan ikan di pasaran, sehingga menekan harga jual.
Tidak hanya itu, Penghematan biaya operasional akibat akses BBM yang mudah akan meningkatkan pendapatan nelayan.
Selain itu, peningkatan pendapatan nelayan akan berdampak positif pada perekonomian lokal, khususnya di wilayah Manokwari.
Dikatakan Auparay, peningkatan produksi ikan akan berkontribusi pada ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus berupaya mengatasi permasalahan inflasi, termasuk yang terjadi pada komoditi ikan.
Ia menambahkan, pembangunan SPBN di Manokwari Selatan merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan ini. (ALW/ON).
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/79-3.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)