Rabu, April 30, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Polda Papua Barat Buka Gerai Vaksin TNI-Polri di Halaman Gereja Betania Sorong Kota

Orideknews.com, Sorong, – Polda Papua Barat kembali membuka Gerai Vaksin TNI-Polri di halaman Gereja Betania Sorong Kota, Papua Barat, Rabu (20/10/2021).

Antusiasnya Orang Asli Papua (OAP) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah OAP yang melakukan vaksin hal tersebut menunjukkan bukti bahwa mereka mendukung Program Pemerintah untuk bebas dari Covid -19.

Wadir Pamobvit Polda Papua Barat, AKBP Sahat Siregar, SH. mengatakan bahwa dengan Vaksinasi massal yang terus di gencarkan ini, mampu menekan lajunya penyebaran Covid-19, sehingga aktivitas masyarakat dan ekonomi khususnya dapat kembali normal,  kegiatan vaksinasi ini ditujukan kepada para warga didaerah setempat yang belum mendapatkan suntikan vaksin.

Dari 580 Orang yang hadir, hanya 500 Orang yang bisa mengikuti vaksinasi. Sedangkan 80 Orang lainnya harus ditunda karena belum memenuhi syarat.

Pada vaksinasi kali ini, 47 Orang belum mencukupi waktu menyuntikkan vaksin ke II,  sejumlah 33 orang bermasalah pada NIK yang belum terdaftar di Ducapil setempat.

“Total keseluruhan yang di vaksin sebanyak 500 Orang dengan klasifikasi Masyarakat umum sebanyak 375 Orang, Pelajar sebanyak 125 Orang, OAP sebanyak 88 Orang dan Non OAP sebanyak 412 Orang,” jelasnya.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H menambahkan bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi kelililing TNI -Polri untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, Sehingga penyebaran penerima vaksin akan lebih luas lagi karena vaksinasi dapat melindungi diri dan juga melindungi negeri,” ungkapnya. (ALW/ON)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)