Orideknews.com, MANOKWARI, – Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua Pasal 28 ayat (1) sepanjang frasa “partai politik” terhadap Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.
Pasal tersebut diuji oleh pemohon masing-masing adalah Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa didampingi kuasa hukum pemohon yakni Ivan Robert Kairupan dan Habel Rumbiak, sedangkan Ahli Pemohon Djohermansyah Djohan.
Sedangkan Termohon adalah Pemerintah Pusat dan DPR RI dalam hal ini Sekertariat yang hadir masing-masing Purwoko (Kasubdit Bidang Polhukam), Surdiyanto ( Kasi Polhukam 1 Direktorat Litigasi), Ardiansyah (Direktur Litigasi Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Santoso (Kementerian Dalam Negeri).
Berdasarkan risalah sidang perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019. Dalam sidang itu, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Pemohon pada tanggal 13 November 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka No. 6, Jakarta.
Sidang yang dipimpin oleh ketua Anwar Usman didampingi delapan anggota masing-masing Aswanto, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra. Sedangkan panitera pengganti adalah Syukuri Asy’ari.
Kuasa Pemohon Habel Rumbiak dalam sambungan telepon Minggu, (17/11/2019) menerangkan, kepentingan partai politik di tanah Papua boleh saja, namun ternyata terdapat kendala didalam Pasal 1 ayat 28 UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Didalamnya hanya menyebutkan kalimat ‘Partai Politik’ tanpa menyebutkan partai politik lokal.
Terkait dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan kepada MK pada 29 Mei 2019 lalu. Dengan maksud agar MK menafsirkan kata partai politik didalam UU Otsus untuk menjadi ‘partai politik lokal’.
Permintaan MK untuk menafsirkan, lanjut Habel Rumbiak selaku (pemohon) menguraikan, dengan berbagai alasan, antara lain adalah alasan tekstual pasal dan pasal lain tidak bisa ditafsirkan adalah partai politik Nasional, sebab yang harus ditafsirkan adalah partai politik lokal.
Kata dia, secara historis pada saat penyusunan Undang-undang Otsus pada waktu itu, yang dibahas adalah partai politik lokal khusus pasal 1 dan pasal 2. Kemudian secara kontekstual tidak mungkin ada dua undang-undang yang mengatur tentang partai politik Nasional di Negara ini.
Sebab partai politik Nasional diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik. Dengan demikian, menurutnya bahwa tidak mungkin Undang-undang partai politik diatur lagi didalam UU Otsus.
“Didalam negara ini hanya ada satu undang-undang tentang partai politik Nasional, maka tidak mungkin ada dua UU dalam mengatur mekanisme partai politik. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa UU Otsus tentang pasal yang mengatur partai politik sudah benar, artinya itu adalah partai politik local,” jelas Habel.
Dia menegaskan, ada tiga alasan hukum atas upaya para pemohon mengajukan permohonan ke MK, yakni dua alasan dimaksud adalah kontekstual dan historis. Inilah dasar atas pengajuan permohonan kepada MK.
Oleh karena itu, MK diharapkan bisa menafsirkan tentang pasal 1 dan 2 UU Otsus adalah tentang partai politik lokal.
Rumbiak menerangkan, sepanjang tidak mengajukan permohonan atas hal tersebut, maka penduduk asli Papua akan kesulitan untuk mendirikan partai politik local (Parlok) Papua.
Meskipun pemerintah daerah di tanah Papua membuat dan menyusun Ranperdasus, namun akan terkendala dengan undang-undang partai politik Nasional.
Inilah perbedaan UU Otsus Aceh dan UU Otsus Papua
Habel menjelaskan, jika di Aceh justru disebutkan UU politik lokal Aceh, sedangkan Papua masih menyimpan dan sebatas menyebutkan partai politik. Artinya ini ada dua perbedaan dalam pembuat undang-undang. Padahal sama-sama memiliki UU Otsus negara ini.
“Karena MK adalah negara yang berwewenang menafsirkan UU, maka pemohon mengajukan permohonan ke MK. Sebab kita tidak bisa mengajukan ke DPR RI, DPR Papua, DPRD, dan MRP. Apalagi kita mau buat perdasus, maka akan terhambat,” ungkap Habel.
Katanya dia, misalnya MK jika mengambil keputusan sesuai penafsiran MK, sesuai permohonan suatu pasal didalam UU, maka secara otomatis pasal itu akan diubah dan berlaku selamanya.
Dengan demikian, maka pemerintah Papua akan membuat perdasus tentang partai politik lokal Papua sesuai UU Otsus. “Namun sepanjang itu belum ditafsirkan oleh MK, maka jangan harap, sebab akan mengalami kebuntuan,” bebernya.
Ia menambahkan bahwa selama persidangan berlangsung para termohon dari DPR belum hadir untuk memberikan keterangan kepada MK, namun sidang tetap berlangsung. “Saat ini tinggal empat kali sidang lagi, maka kita tunggu saja keputusan MK,” tambah Habel. (EN/ON)
