Orideknews.com, MANOKWARI – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH menjadi salah satu narasumber pada Strategic Policy Discussion (SPD) dengan topik, Menggagas Kebijakan Nasional Untuk Papua Barat.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu diselenggarakan di salah satu Hotel di Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu (19/12/2018).
“Saya diminta berbicara oleh Tim Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas tentang Kerangka Kelembagaan Pemerintahan Daerah Tahun 2020-2024 menjelang berakhirnya Otsus di Papua dan Papua Barat,” ucap Warinussy melalui siaran pers yang diterima www.orideknews.com, Kamis, (20/12/2018).
Sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Warinussy meminta agar dalam konteks pembicaraan tentang upaya menggagas Kebijakan Nasional Untuk Papua Barat juga Papua pasca 2020 harus senantiasa bertumpu dalam kerangka Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomu Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.
“ Sekaligus juga saya meminta langkah tersebut mesti dimulai dengan jujur melihat latar belakang politik dari lahirnya kebijakan otonomi khusus tersebut di Tanah Papua. Bagaimanapun persoalan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM harus menjadi agenda bersama pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

[…] Warinussy pada Desember 2018 lalu menyeruhkan pembentukan Komnas HAM di Papua Barat pada kegiatan Strategic Policy Discussion (SPD) dengan topic Menggagas Kebijakan Nasional untuk Papua Barat di salah satu hotel di Sorong, Papua […]