![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-4.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Orideknews.com, MANOKWARI – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat bertemu Gubernur Dominggus Mandacan di Salah satu Hotel di Manokwari Kamis, (6/9/2018).
Pertemuan itu membahas hasil pertemuan MRPB dengan direktur IPDN di Bandung untuk mengakomodir keberpihakan Praja IPDN orang asli Papua (OAP).
Wakil Ketua MRPB, Cyrilus Adopak kepada awak media usai pertemuan menjelaskan hasil seleksi regular mengatakan keterwakilan OAP sangat terbatas.
“Sehingga melalui MRP dan surat pengatar Gubernur untuk meminta agar ada kuota afirmasi khusus untuk anak asli Papua,” ucapnya.
Adopak mengakui saat menyampaikan kuota afirmasi mendapat banyak tantangan. “kalau Kementerian Dalam Negeri pada awalnya setuju dengan Kementerian Aparatur Negara. Ada beberapa hal yang dipertimbangan sehingga, belum ada kata Sepakat,” jelas Adopak.
![](https://i0.wp.com/www.orideknews.com/wp-content/uploads/2018/09/5da5a39f-0540-4ff9-9b21-96c1251fa29f-768x1024.jpg?resize=363%2C484)
Namun, Kata Adopak melalui negosiasi yang alot bersama MRP dan MRPB akhirnya para pihak bersepakat dan Papua-Papua Barat diberikan afirmasi, sehingga Papua Barat mendapatkan kuota 30 Praja IPDN.
“Soal teknis dan mekanismenya nanti pihak direktur akan tiba di Manokwari sekitar tanggal 10 lalu bersama pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi untuk kita bicara soal teknisnya,” ujarnya.
Dirinya juga mengakui jika tidak dibijaki soal teknis penerimaan, beberapapun yang diinginkan sulit untuk dipenuhi karena dengan passing grade data nilai secara nasional.
Tidak hanya membahas afrimasi IPDN, pertemuan itu juga terkait hasil negosiasi MRPB dengan Masyarakat Distrik Kebar soal hak ulayat dan sengketa lahan perluasan bandara Rendani Manokwari. (RED/ON)
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/79-3.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)