Orideknews.com, JAYAPURA – Disamping memantau situasi pasca pilkada serentak di Provinsi Papua, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjo juga mengunjungi pasukan yang melaksanakan tugas di Papua.
Bahkan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Bolly, SE, MM menilai KPU Papua kurang tegas sebagai penyelenggara.
Menurut legislator ini, seharusnya sebagai penyelenggaraan KPU Papua harus lebih tegas dan tertib melakukan pengawasan dalam distribusi logistic. “Karena masih banyak C1 dan C1 pleno tidak ada hologram saat perhitungan suara di TPS-TPS,” ungkap Carolus Bolly kepada sejumlah Wartawan ketika memberikan keterangan pers di Hotel Aston Jayapura, Sabtu (30/6/19).
Carolus mengatakan, jika hal itu berdasarkan laporan tim pemantau di sejumlaj kabupaten tidak ada hologram di from C1. “Jadi suara itu dikatakan sah, jika ada hologramnya, tapi kalau hologram itu tidak terdistribusi ke TPS-TPS itu bagaimana?. Ini yang harus segera dijelaskan oleh pihak penyelenggara, “tegas Carolus Bolly.
Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, sudah ada laporan resmi dari panitia pengawas (Panwas) setempat, sehingga harus menjadi perhatian serius dari pihak penyelenggara.
“Ini agar rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota tidak menjadi masalah. Jadi jangan nanti pas rekapitulasi di Provinsi, ini jadi masalah. Jangan sampai kita berkelahi karena soal hologram, “Cetusnya.
Untuk itu, Ketua Koalisis Papua Bangkit Jilid II Provinsi Papua, Mathius Awoitauw meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu yang terlibat dalam pengisian data-data perolehan suara di 29 kabupaten/kota bekerja secara profesional dan seadil-adilnya.
Apalagi lanjut Bupati Kabupaten Jayapura ini, Tim juga mempertanyakan terkait tidak adanya hologram yang disediakan di TPS pada sejumlah kabupaten, padahal hologram itu penting sebagai bukti sahnya surat suara.
“Ini penting supaya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara tetap terjaga dengan baik, ” kata Mathius Awoitauw kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy ketika dihubungi lewat telepon selelurnya menjelaskan, kalau setiap logistic yang dikirim sudah dihitung formulir C1 dan C1 pleno yang ditempelkan hologram juga sudah dihitung per TPS dan dicetak pas.
“Jadi, kalau sampai di bilang hilang atau tidak ada, itu mungkin saksi tidak lihat karena sudah dimasukkan ke dalam kotak. Karena kami yakin teman kami di kabupaten bekerja secara profesional dan tahu persis bagaimana cara menempel hologram, ” terangnya. (ABE/ON)