Orideknews.com, MANOKWARI – Dalam tahun ini, direncakan PT. PLN (Persero) di Tanah Papua yakni Provinsi Papua dan Papua Barat tak lagi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) melainkan menggunakan Gas.
Demikian hal ini diungkapkan, Ferry Auparai, salah satu Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Padoma.
Auparai mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dimana, penugasan pertama PT. Padoma adalah melaksanakan percepatan pembangunan khusus terkait surat perintah pemerintah pusat mengenai kuota LNG yang akan diberikan kepada PT. Padoma untuk melakukan suatu kerjasama dengan PT. PLN (Persero).
“Untuk melayani seluruh PLN yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat, karena skema pemerintah kedepan ini PLN tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak atau solar. Tapi akan dirubah menggunakan gas, sehingga itulah penugasan pertama kami PT. Padoma yang diperintahkan oleh RUPS untuk meretifitalisasi persiapan terkait perombakan PLN dari BBM ke gas,”ujar Ferry Auparai saat ditemui Orideknews.com, di Manokwari, kemarin.
lanjutnya, tugas-tugas yang sudah dilakukan PT. Padoma yaitu mencari mitra kerja, karena pekerjaan ini sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar yakni kurang lebih Rp. 3 Triliun.
“Saya pikir dengan badget yang begitu besar kita PT. Padoma tidak memiliki anggaran yang sebesar itu, tapi kalau memang itu betul-betul dibiaya oleh PT. Padoma, berarti itu hampir setengah dari ADBP Provinsi Papua Barat untuk membiayai ini,”katanya.
Ia mengutarakan, pihaknya harus mencari mitra kerja dalam hal ini terkait ijin meski dikelola oleh PT. Padoma tetapi ada fendor yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan pemerintah pusat.
“Secara garis besar kami sadari bahwa dengan sumber daya manusia (SDM) dan persiapan yang ada pasti ini sangat. Tapi, ada satu hal yang kami memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo bahwa kembali lagi ke aspek ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dan mungkin itu yang menjadi dorongan bapak Presiden untuk memberikan kuota ini,”tutur Auparai.
Namun, dirinya mengemukakan, kuota tersebut bukan baru diberikan, tetapi sebenarnya sesuai dengan surat yang di terima PT. Padoma bahwa kuota ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2014.
“Tapi kami baru diselenggarakan sekarang, karena salah satu yang membuat ini jadi terlambat adalah terbentuknya perusahan daerah baru dan sebenranya PT. Padoma ini dalam penugasan terkait kebijakan pemerintah pusat itu bukan mengenai kuota gas yang diberikan kepada kita. Tapi pada saat itu ada skenario dulu sehingga ada dua tugas pentinga yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah,”jelasnya.
Kata dia, pemerintah harus membentuk perusahan daerah baru yang menggunakan nama PT. Papua Energy, tapi perusahan daerah ini kandas karena tidak ada Perdasi DPR Papua Barat sampai dengan batas waktu yang diberikan pemerintah dan perusahan daerah ini tidak terbentuk.
Sementara ini, pihaknya terkejar waktu karena ada dua agenda penting diluar pekerjaan 20 MMT yang diberikan itu. Tetapi PT. PLN (Persero) secara nasional punya tanggungjawab bersar untuk melaksanakan agenda Presiden di tahun 2020.
“Untuk memback up pesta pekan olahraga nasional (PON) XX di Papua, listrik di Jayapura dan di beberapa daerah yang nantinya akan dilaksanakan PON di tanah Papua sudah harus menggunakan gas, karena krisis listrik di Papua ini sudah bukan rahasia umum,”bebernya.
Salah satunya kata dia, yang menciptakan krisis listrik adalah pembangkit listrik yang menggunakan BBM, sehingga Presiden memerintakan Direktur PT. PLN (Persero) dan beberapa perusahan BUMN untuk menyelesaikan tugas ini diantaranya Pemerintah Provinsi Papua Barat lewat PT. Padoma.
“Tapi sebenarnya semua ini harus di kerjakan oleh PT. Papua Energy, tetapi Perdasi sehingga tugas-tugas tersebut dialihkan ke PT. Padoma untuk dikerjakan. Sehingga kita harus mengejar dan menyelesaikan agenda-agenda yang sudah ada karena PLN tidak bisa menunggu kita,”imbuhnya.
Oleh sebab, Auparai berharap kepada pemerintah daerah agar menyeriusi sejumlah agenda besar yang nantinya akan dikerjakan PT. Padoma khususnya mengenai penggunaan gas nanti dan adanya ketelibatan 2 daerah penghasil yakni Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak. (FRE/ON)
