Orideknews.com, MAMBERAMO RAYA,- Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa, A.Ks., S.Sos menegaskan siapa pun dia pimpinan OPD dan bendahara tidak boleh menyelewengkan hak pegawai maupun tenaga honorer yang telah bekerja, karena akan menyusahkan kehidupan rumah tangga orang lain yang juga membutuhkan makan dan minum.
Hal ini, termasuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya yang saat ini sebagian besar Pegawai Dinas Pendidikan belum menerima gaji 13, gaji 14 bahkan gaji bulan juni dan juli yang belum sepenuhnya dibayarkan termasuk gaji tenaga honorer Di dinas pendidikan triwulan II (April – Juni) sehingga menyebabkan hampir seminggu berjalan Kantor Dinas Pendidikan di palang dan tidak ada aktifitas pelayanan.
Penegasan ini disampaikan Bupati Dorinus Dasinapa kepada Wartawan usai bertatap muka langsung dengan guru-guru dan tenaga honorer di halaman Kantor Dinas Pendidikan setempat di Kasonaweja, Selasa, (10/7/2019).
Bupati mengatakan pemalangan kantor Dinas Pendidikan oleh guru-guru wajar dilakukan karena mereka menuntut hak mereka yang diduga diselewengkan Kepala Dinas dan Sekretaris dan Bendahara, sehingga mestinya Kepala Dinas harus bertanggungjawab untuk bertemu dan menjelaskan kepada seluruh pegawai dinas maupun tenaga honorer tanpa harus melarikan diri ke Jayapura.
“Apa yang guru-guru laksanakan ini adalah cara mereka menyampaikan aspirasi mereka agar Pemda dan Kepala Dinas segera menyelesaikan masalah ini. Dan ini hak pegawai yang dituntut sehingga siapa pun dia termasuk kepala dinas pendidikan, sekretaris dan bendahara tidak boleh menyelewengkan hak mereka. Sebagai Bupati saya akan segera selesaikan masalah ini, karena pendidikan ini sangat fundamental pada suatu pemerintahan yang sedang berjalan,” kata Bupati.
Bupati secara pribadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Pegawai di Dinas Pendidikan yang belum menerima hak mereka, dan berjanji akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris dan Bendahara untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas agar tidak berdampak kepada proses pendidikan di kabupaten Mamberamo Raya.
“Sebagai pimpinan daerah saya akan mengecek langsung ke Bank Papua untuk melihat bukti SP2D yang sudah di cairkan dananya dikemanakan saja. Kalau ada penyelewengan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kita serahkan ke proses hukum,” tegas Bupati
Terkait dengan adanya tuntutan dari Pegawai Dinas Pendidikan agar Kepala Dinas, Sekretaris dan Bendahara segera diganti, Bupati mengakui tidak bisa langsung mengambil langkah tetapi akan mengumpulkan seluruh pegawai dinas pendidikan untuk mengecek kebenaran dan melihat persoalan tersebut terlebih dahulu.
“Konflik ini sangat dibutuhkan dalam perubahan untuk menyelesaikan masalah, sehingga saya harap guru guru bersabar dan segera saya akan memanggil Kepala Dinas, Sekretaris dan Bendahara untuk mendengar langsung dan jika terbukti maka langkah tegas akan saya ambil dengan resiko jabatan yang ada,” tutur Bupati Dorinus.(NAP/ON)
