Penerbangan Terganggu hingga Sekolah Diliburkan, Pemprov Papua Barat Bergerak Tangani Karhutla

Orideknews.com, MANOKWARI, – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Barat telah menimbulkan dampak serius terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan hingga transportasi udara.

Hal tersebut disampaikan Lakotani saat memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Multimedia Room Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Rabu (7/10/2026).

Rapat itu membahas upaya penanggulangan dampak asap akibat karhutla yang sedang terjadi di wilayah Papua Barat.

Lakotani mengatakan kondisi asap telah berdampak pada kegiatan pendidikan. Di Kabupaten Kaimana, aktivitas sekolah bahkan telah diliburkan sejak akhir pekan lalu karena asap dinilai mengganggu kegiatan masyarakat.

“Anak-anak sekolah di Kaimana sejak hari Jumat minggu lalu sudah diliburkan karena memang kondisi asap yang sangat mengganggu sejumlah aktivitas,” kata Lakotani.

Menurutnya, kebijakan serupa juga telah diambil di Manokwari dengan melakukan penyesuaian terhadap aktivitas pendidikan dan kegiatan lainnya akibat kondisi udara yang terdampak asap.

Lakotani mengungkapkan dirinya mengalami langsung dampak karhutla terhadap transportasi udara. Ia sempat tertahan beberapa hari di Kaimana karena penerbangan menuju Manokwari tidak dapat dilakukan akibat kondisi bandara yang tidak memungkinkan.

Ia menjelaskan, dirinya berangkat ke Kaimana pada Kamis pekan lalu untuk menghadiri kegiatan pada Jumat. Rencananya, rombongan kembali ke Manokwari pada Sabtu.

Namun, penerbangan tidak dapat dilakukan. Upaya kembali pada Minggu dan Senin juga mengalami kendala serupa.

“Pesawat yang bisa mendarat di Kaimana bisa mendarat, tetapi tidak bisa ke Manokwari karena kondisi Bandara Manokwari,” ujarnya.

Lakotani akhirnya dapat kembali ke Manokwari pada Rabu menggunakan penerbangan Susi Air dan tiba menjelang pelaksanaan rapat Satgas.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi telah memengaruhi mobilitas manusia, barang dan jasa.

Sejumlah calon penumpang menuju Manokwari, kata dia, juga sempat tertahan di Sorong akibat kondisi penerbangan.

“Dampak dari karhutla ini sudah kita alami dan kita rasakan sendiri. Ada sejumlah aktivitas, mobilisasi barang, jasa ataupun manusia yang terkendala di bandar udara,” katanya.

Lakotani menegaskan pemerintah daerah tidak dapat hanya menunggu kondisi membaik atau berharap hujan turun untuk mengatasi kebakaran.

Menurut dia, Satgas selama ini telah memberikan informasi secara berkala mengenai jumlah dan persebaran titik api. Namun, informasi tersebut harus diikuti langkah penanganan konkret di lapangan.

“Kita punya Satgas yang secara real time menyampaikan kondisi atau berapa jumlah titik api dan tersebar di mana saja. Tetapi kalau itu hanya informasi lalu tidak kita ambil langkah apa-apa, dampak ini akan terus terjadi,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov Papua Barat juga meminta masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai perkembangan kondisi cuaca, termasuk kemungkinan turunnya hujan di wilayah terdampak.

Lakotani menyebut kondisi karhutla dan asap yang terjadi saat ini merupakan kejadian yang tidak biasa bagi Papua Barat.

“Sepanjang kami ada, kami hidup di Papua, ini baru pernah terjadi yang seperti ini. Kondisi ini memang kondisi yang benar-benar tidak kami perkirakan sejak awal,” katanya.

Di sisi lain, Lakotani mengakui kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi penanganan karhutla menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

“Langkah-langkah strategis atau langkah segera yang mau kita ambil itu terkendala dengan kapasitas fiskal kami di daerah yang terbatas,” ujarnya.

Karena itu, Pemprov Papua Barat membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat penanganan karhutla.

Rapat Satgas turut melibatkan unsur pemerintah kabupaten, BMKG, SKK Migas serta perusahaan hulu migas yang beroperasi di Papua Barat, termasuk BP Tangguh dan Genting Oil, baik secara langsung maupun daring.

Lakotani berharap terdapat komitmen bersama untuk membantu pemerintah menangani dampak kebakaran dan asap yang telah menyebar ke sejumlah kabupaten.

Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah dukungan helikopter untuk melakukan water bombing atau pemadaman kebakaran dari udara.

Lakotani mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, sebelumnya terdapat helikopter water bombing yang ditempatkan di Babo, Kabupaten Teluk Bintuni.

Namun, helikopter tersebut telah ditarik untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan.

“Beberapa saat yang lalu ada helikopter untuk kepentingan water bombing diparkir di Babo. Tapi terakhir tanggal 27 bulan kemarin sudah ditarik karena untuk penanganan karhutla di Kalimantan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah ingin merumuskan langkah bersama agar Papua Barat mendapatkan dukungan peralatan dan sumber daya untuk menangani kebakaran.

Lakotani mengatakan hasil rapat Satgas nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat sebagai dasar menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membahas status kondisi karhutla yang terjadi agar penanganannya dapat memperoleh perhatian dan dukungan lebih luas.

“Kita rapatkan bersama-sama, kita laporkan ke Pak Gubernur untuk kemudian kita menyurat kepada pemerintah pusat dan menetapkan ini sebagai apa, supaya kemudian ada juga perhatian dari pemerintah,” kata Lakotani. (ALW/ON).