Cegah Polio dari Perbatasan RI-PNG, Jayapura dan Keerom Perkuat Imunisasi Anak

Orideknews.com, JAYAPURA, – Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI-PNG) memperkuat langkah pencegahan penularan polio dengan meningkatkan cakupan imunisasi anak.

Upaya tersebut dilakukan melalui Survei Cepat Komunitas (SCK) yang dilaksanakan pada 14–17 Juli 2026 terhadap 165 rumah tangga dengan 201 anak sasaran di delapan kampung yang berada di wilayah kerja empat puskesmas perbatasan PNG.

Survei melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara dan UNICEF Perwakilan Papua, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Wilayah yang menjadi sasaran survei meliputi Pitewi dan Waris di Kabupaten Keerom serta Koya Barat dan Skow Mabo di Kota Jayapura. Hasil survei kemudian dibahas bersama puluhan pemangku kepentingan lintas sektor dalam kegiatan diseminasi di Kota Jayapura pada 11–12 Agustus dan Kabupaten Keerom pada 13–14 Agustus 2026.

Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya risiko penularan polio dari Papua Nugini. Sejak Oktober 2025, PNG mencatat sekitar 60 kasus polio. Sementara itu, mobilitas penduduk lintas batas diperkirakan mencapai 3.000 hingga 7.000 orang per hari melalui jalur resmi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cakupan imunisasi polio di wilayah perbatasan masih belum mencapai target 95 persen yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit secara luas.

Di Kota Jayapura, cakupan imunisasi polio tetes atau OPV4 tercatat 62 persen, sedangkan imunisasi polio suntik atau IPV2 mencapai 47 persen. Di Kabupaten Keerom, cakupan OPV4 mencapai 91 persen dan IPV2 sebesar 61 persen.

Berbeda dengan survei imunisasi pada umumnya, SCK menggali berbagai faktor yang mendorong maupun menghambat orang tua dalam melengkapi imunisasi anak, mulai dari tingkat pengetahuan, keyakinan, hingga dukungan lingkungan sosial.

Hasil survei menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai polio masih relatif rendah. Di Jayapura, hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar penyakit polio. Sementara di Keerom, sebanyak 48,1 persen responden mengaku belum pernah mendengar istilah polio.

Pengetahuan mengenai jadwal imunisasi juga masih minim. Hanya sekitar satu dari 10 responden di Jayapura dan 15,2 persen responden di Keerom yang mengetahui jadwal imunisasi secara tepat.

Selain itu, lebih dari separuh warga di kedua wilayah belum yakin apakah polio masih ada di Indonesia. Survei juga menemukan masih beredarnya rumor dan ajakan negatif terkait imunisasi di sejumlah kampung.

Dari sisi kelengkapan imunisasi, cakupan DPT-HB-Hib1 tercatat 87 persen dan Campak Rubela-1 sebesar 77 persen berdasarkan catatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya anak yang tidak menyelesaikan imunisasi sesuai jadwal.

Cakupan imunisasi polio tetes juga mengalami penurunan, dari 89 persen pada dosis pertama menjadi 75 persen pada dosis keempat.

Hambatan administratif turut ditemukan. Sebanyak 64,3 persen anak di Keerom belum memiliki akta kelahiran, sementara pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT baru mencapai 4,1 persen.

Survei juga menunjukkan ibu menjadi pengambil keputusan utama dalam imunisasi anak, yakni 95,3 persen di Jayapura dan 91,2 persen di Keerom. Sementara keterlibatan ayah dalam keputusan imunisasi masih rendah.

Meski demikian, sebagian besar orang tua tetap percaya imunisasi mampu mencegah penyakit berbahaya seperti polio dan tidak menolak pemberian imunisasi apabila anak mereka terlambat mendapatkan dosis.

Keterlambatan imunisasi lebih banyak disebabkan ketidaktahuan orang tua bahwa masih ada dosis yang belum lengkap, kesibukan bekerja, anak sedang sakit, maupun tidak berada di kampung ketika pelayanan posyandu berlangsung.

Health Officer Kantor Perwakilan UNICEF Papua, Iswahyudi, mengatakan hasil SCK harus menjadi dasar untuk menghasilkan aksi nyata dalam memperkuat perlindungan anak dari polio.

“Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Ketika kita melakukan perencanaan berdasarkan data yang valid, maka kita akan menghasilkan perencanaan dan implementasi yang valid pula,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program imunisasi harus diukur dari kemampuan memastikan setiap anak, baik di pusat kota, kampung maupun wilayah perbatasan, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, mengatakan penurunan tren imunisasi sejak pandemi COVID-19 berkaitan erat dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

“Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, mengatakan meski cakupan imunisasi di Keerom tergolong cukup baik dibandingkan sejumlah kabupaten/kota lain di Papua, masih terdapat kantong-kantong wilayah yang cakupannya belum mencapai target.

“Kita harus tingkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” ujarnya.

Dari hasil pembahasan SCK, sejumlah langkah prioritas disepakati, antara lain menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sederhana dalam bahasa lokal, termasuk materi dwibahasa Pigin-Indonesia.

Pelibatan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan juga akan diperkuat untuk menyampaikan edukasi sekaligus menangkal hoaks terkait imunisasi.

Selain itu, pemanfaatan Buku KIA dan informasi jadwal posyandu akan dioptimalkan. Sistem pengingat jadwal imunisasi melalui kader dan pesan telepon juga akan dikombinasikan dengan kegiatan sweeping serta imunisasi kejar.

Koordinasi lintas program dan lintas sektor di wilayah perbatasan turut diperkuat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio.

Langkah lainnya mencakup inisiasi “Gerakan Ayah Peduli Imunisasi”, percepatan administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Dukcapil, penyediaan kader pendamping sebagai penerjemah bahasa lokal, serta penguatan kembali skrining kesehatan di pos lintas batas negara.

Hasil SCK menunjukkan kesenjangan cakupan imunisasi di wilayah perbatasan RI-PNG tidak semata-mata disebabkan persoalan akses layanan, tetapi juga dipengaruhi faktor pengetahuan, kepercayaan dan dukungan lingkungan sosial. (ALW/ON).