Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya menjaga kelestarian ekosistem pesisir melalui aksi nyata konservasi penyu. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan pelepasliaran 120 tukik atau anak penyu oleh masyarakat adat dan anak sekolah bersama Forkopimda di Pantai Wisata Sibuni, Manokwari.
Kegiatan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat tersebut dihadiri Asisten III Gubernur Papua Barat, Otto Parrorongan, yang mewakili Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, SH, M.Si.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya DKP Papua Barat di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Origenes Ijie, S.E., M.M dalam memperkuat gerakan konservasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya pesisir dan laut.
Dalam sambutannya, Otto mengatakan kawasan pesisir Papua Barat memiliki peran penting sebagai habitat penyu, khususnya sebagai lokasi bertelur dan berkembang biak.
Namun, keberadaan satwa yang dilindungi tersebut menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kerusakan habitat, sampah plastik, perubahan iklim hingga aktivitas perburuan liar.
“Pelepasliaran tukik hari ini adalah usaha bersama untuk meningkatkan peluang hidup penyu sejak fase awal. Setiap tukik yang dilepas membawa harapan besar bahwa kelak mereka akan kembali ke pantai-pantai kita untuk melanjutkan siklus kehidupan,” ujar Otto.
Menurutnya, konservasi penyu tidak hanya berkaitan dengan perlindungan satwa, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Otto menegaskan, upaya pelestarian lingkungan sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
Lingkungan pesisir yang terjaga, kata dia, akan menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam. Pada saat yang sama, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Menjaga alam juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas, budaya, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Sementara penguatan peran masyarakat lokal akan mendorong mereka menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan alam secara mandiri.
Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui DKP berkomitmen mendukung program konservasi melalui penguatan kelembagaan, edukasi lingkungan, pendampingan kelompok masyarakat, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Pemerintah juga mendorong agar kegiatan konservasi tidak berhenti pada pelepasliaran tukik, tetapi berkembang menjadi gerakan perlindungan habitat secara menyeluruh.
Upaya tersebut antara lain melalui pengurangan sampah plastik, perlindungan kawasan pesisir, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Otto berharap Kampung Sibuni dapat berkembang menjadi salah satu pusat pembelajaran konservasi pesisir di Papua Barat, sekaligus menjadi contoh bagaimana pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Otto menyatakan, keberhasilan konservasi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat adat, pemuka agama, pemuda, akademisi, dunia usaha dan berbagai mitra pembangunan.
“Apresiasi tinggi kami berikan kepada komunitas, relawan, dan masyarakat yang secara sukarela menjaga kelestarian penyu. Inisiatif dari bawah adalah modal sosial yang sangat berharga,” katanya.
Ia juga mengajak generasi muda Papua Barat untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam menjaga kekayaan hayati dan lingkungan. (ALW/ON).
