Orideknews.com, MANOKWARI, – Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat komitmen untuk mempercepat eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) pada 2030 melalui penguatan perencanaan pembangunan dan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melalui Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Prof. Charly D. Heatubun, dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi (PTI) dan Kebijakan Nasional terkait Eliminasi AIDS, TBC dan Malaria (ATM) tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada 18–20 Agustus 2026.
Pemerintah daerah kata Prof. Charly, menilai penanggulangan ATM tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Ketiga penyakit tersebut memiliki keterkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, kemiskinan, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kondisi ATM di Papua Barat hingga awal 2026 masih membutuhkan perhatian serius. Estimasi kasus TBC tercatat sebanyak 3.063 kasus, sementara kasus HIV secara kumulatif mencapai 5.893 kasus dan AIDS sebanyak 704 kasus. Adapun kasus positif malaria tercatat sebanyak 7.823 kasus.
Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, baru satu kabupaten yang telah mencapai status eliminasi malaria, sedangkan enam kabupaten lainnya masih berada dalam tahap menuju eliminasi.
Menurut Prof. Charly, angka tersebut harus menjadi perhatian bersama karena di balik data statistik terdapat masyarakat dan keluarga yang membutuhkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, serta keberpihakan kebijakan.
Karena itu, target eliminasi ATM pada 2030 harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen politik, perencanaan yang baik, dukungan anggaran yang memadai, serta kerja kolaboratif lintas sektor.
Ia menjelaskan, penguatan penanganan ATM harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD 2025–2029, RKPD, Renstra, Renja hingga dokumen penganggaran daerah.
Workshop PTI ATM juga menjadi momen untuk mengevaluasi implementasi program ATM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 2026, sekaligus menyusun rekomendasi kegiatan serta anggaran prioritas untuk 2027.
“Penanganan ATM tidak dapat dilakukan secara parsial dan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan,” demikian pokok arahan Gubernur dalam kegiatan tersebut.
Penguatan lintas sektor menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Dinas Sosial diharapkan berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ATM, termasuk melalui pemanfaatan dan pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan data program HIV, TBC dan Malaria.
Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung memiliki peran strategis dalam mendorong kontribusi dana kampung untuk mendukung pencegahan dan pengendalian ATM di tingkat kampung. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga didorong memperkuat pencegahan HIV dan TBC di tempat kerja melalui keterlibatan dunia usaha dan perusahaan.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan tetap menjadi sektor teknis utama untuk memastikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berjalan efektif, terintegrasi dan berkesinambungan.
Peran rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, media, tokoh masyarakat, masyarakat adat dan mitra pembangunan juga dinilai perlu terus diperkuat.
Melalui workshop tersebut, ia berharap tersusun rencana tindak lanjut yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, sambung Prof. Charly juga mengapresiasi dukungan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) serta berbagai mitra pembangunan yang selama ini mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan tambah dia, diharapkan mampu mempercepat pencapaian target eliminasi AIDS, TBC dan Malaria pada 2030 sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. (ALW/ON).
 dan Kebijakan Nasional terkait Eliminasi AIDS, TBC dan Malaria (ATM) tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada 18–20 Agustus 2026.){kind=link}