Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma, mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Tanah Papua.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kendala dalam penyaluran PIP di daerah, terutama yang berkaitan dengan pendataan dan pengusulan siswa penerima bantuan.
Menurut Filep, PIP merupakan program nyata dari pemerintah pusat yang dirancang untuk membantu siswa dari keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
“Ini program nyata dari pemerintah pusat. Jangan sampai gagal hanya karena kita tidak serius mengelola data,” terang Filep, Minggu, (8/2/26).
Ia mengingatkan, keberhasilan PIP sangat bergantung pada sinergi dan keseriusan seluruh pihak di daerah, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga sekolah-sekolah.
Pendataan yang tidak akurat dan kurangnya koordinasi antarlembaga berpotensi menyebabkan siswa yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan.
Sebagai langkah nyata, Filep menyebutkan akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah di Papua.
Upaya ini lanjut Filep, bertujuan untuk memastikan proses pendataan dan pengusulan PIP berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil siswa di lapangan.
Filep mengungkapkan, sekolah memiliki peran strategis dalam memverifikasi data peserta didik, sementara dinas pendidikan dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan sinkronisasi data dengan sistem nasional. Jika seluruh pihak menjalankan perannya dengan baik, penyaluran PIP diyakini dapat tepat sasaran.
Filep juga menyatakan, PIP bukan hanya bantuan administratif, melainkan instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak Papua. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian buku, tas, sepatu, serta perlengkapan belajar lainnya yang sering kali menjadi beban bagi keluarga prasejahtera.
“Kalau PIP ini berjalan dengan baik, anak-anak kita bisa sekolah dengan lebih layak. Orang tua terbantu, sekolah terbantu, dan kualitas pendidikan juga bisa meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap ajakan untuk mengawal PIP ini dapat membangun kesadaran bersama bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif. Tanpa dukungan dan komitmen semua pihak, program afirmasi pendidikan yang telah disiapkan pemerintah pusat tidak akan memberikan dampak maksimal.
Filep menegaskan, DPD RI, khususnya Komite III, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan agar program-program pendidikan nasional, termasuk PIP, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami sangat optimis PIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Papua sekaligus memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah di Indonesia terutama di tanah Papua,” tambah Filep. (ALW/ON)
