Orideknews.com, Manokwari – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan usai apel pagi di kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari, Senin (17/3/25).
Wagub Lakotani menyatakan pemerintah provinsi akan mengevaluasi secara cermat berbagai aspek potensi daerah.
“Tentu kita akan melihat secara cermat dari berbagai aspek. Kita lihat potensi yang ada, tetapi juga memberikan arahan kepada OPD untuk memaksimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu arahan yang diberikan adalah di sektor kehutanan. Wagub mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Barat telah menginstruksikan agar tidak lagi mengizinkan pengiriman kayu mentah atau kayu bulat ke luar daerah.
“Misalnya di bidang kehutanan, ada arahan dari Gubernur agar kayu tidak lagi dikirim dalam bentuk mentah atau bulat. Kalau boleh, hasil kayu yang dikeluarkan harus dalam bentuk jadi. Ini akan melibatkan tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Lakotani menyebut, proses pengolahan kayu di dalam daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dengan adanya perusahaan pengolahan kayu, masyarakat bisa bekerja, ekonomi sekitar akan tumbuh, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Selain sektor kehutanan, Wagub juga menyampaikan potensi OPD lainnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
“Kita akan melihat satu per satu OPD secara cermat. Potensi apa yang bisa kita dorong, apa yang sudah dilakukan selama ini, dampaknya seperti apa, dan apakah bisa kita tingkatkan lagi. Semua akan kita evaluasi dengan baik,” ucapnya.
Lakotani juga menegaskan pimpinan OPD yang dinilai tidak mampu mengoptimalkan potensi daerah akan diganti.
“Kalau pimpinan OPD tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, kita ganti. Namun, jika masih memiliki kemampuan dan inovasi untuk mendatangkan pendapatan daerah, kita akan dukung sepenuhnya,” tandasnya.
Sementara, Anggota DPRP Papua Barat, Ferry Auparay, mendorong kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) lokal.
Auparay meminta, Pemda di Papua Barat untuk berpikir strategis dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat.
“Sudah saatnya kita tidak bergantung pada transfer pusat. Alam kita kaya, tinggal bagaimana kita menerjemahkan UU Otsus dan melakukan breakdown agar bisa menjalankan program-program pro rakyat,” tegas Ferry.
Ia mencontohkan potensi tambang emas yang saat ini eksploitasinya belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah, serta potensi hutan dan laut yang masih belum tergarap secara optimal. Auparay juga menyoroti sejumlah sektor yang masih dikuasai pusat dan belum memberikan manfaat maksimal bagi Papua Barat.
“Saya berharap kepada Bapak Gubernur Dominggus Mandacan dan Bapak Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, bersama DPRP, MRP, dan BP3OKP, untuk mendukung terobosan baru pada periode 2025-2030. Kita harus berani membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengelola SDA kita dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Auparay. (ALW/ON).
 lokal.){kind=link}