Orideknews.com, Manokwari, – Setelah vakum selama lima tahun, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua Barat resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) II pada Senin (3/3/2025).
Muscab yang bertema “Mewujudkan Hiswana Migas yang Solid dan Profesional dalam Menghadapi Era Digitalisasi Menuju Energi Baru Tanpa Batas” ini dibuka oleh Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Dr. Samy Saiba, mewakili Gubernur Papua Barat. Acara tersebut berlangsung di salah satu hotel di Manokwari.
Muscab ini mendorong ketahanan energi bagi keberlanjutan energi di Indonesia, khususnya di Papua Barat. Dalam sambutannya, Dr. Samy Saiba mengajak Hiswana Migas untuk berperan aktif mendukung program pemerintah, termasuk program Prabowo-Gibran, dengan berkontribusi dalam penyediaan dan distribusi energi.
“Hiswana Migas harus berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran inovatif, misalnya dengan mengeksplorasi sumber energi alternatif dan mencari cara untuk mengefisienkan penggunaan energi fosil,” ujar
Dr. Saiba. Ia juga mengingatkan kolaborasi dan sinergi antara Hiswana Migas dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, serta kesiapan infrastruktur Pertamina dan Hiswana Migas untuk menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul.
Pemerintah Provinsi Papua Barat kata Dr. Saiba berharap Muscab ini akan menjadi momentum untuk memaksimalkan potensi energi daerah.
“Kita memiliki sumber energi yang perlu dikelola secara optimal, dan ke depan kita berharap dapat mengembangkan potensi energi baru terbarukan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Dr. Saiba.
Ia berpesan Muscab ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi organisasi.
Region Manager Retail Sales Papua Maluku, Ayub Ritto, menyampaikan bahwa kehadiran organisasi Hiswana Migas di Papua Barat akan menjadi wadah komunikasi yang efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor migas.
“Semoga muscab hari ini dapat melahirkan pengurus yang solid dan profesional, sehingga organisasi ini dapat berkontribusi lebih besar bagi pengembangan industri migas di wilayah Papua Barat,” ujarnya.
Keberadaan Hiswana Migas diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, melainkan juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan penerapan teknologi terkini dalam industri migas.
Ia berharap kepengurusan baru organisasi menjadi langkah awal dalam membangun Hiswana Migas Papua Barat yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan di lapangan.
Ayub meminta pengurus yang terpilih nantinya untuk menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, asosiasi, dan masyarakat.
“Pengurus yang terpilih tentunya diharapkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi demi tercapainya visi dan misi Hiswana Migas,” ujar Ayub.
Sementara itu, Plt. Ketua Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay menjelaskan Muscab ini memiliki signifikansi penting, terutama mengingat kekosongan kepemimpinan Hiswana Migas Papua Barat sejak meninggalnya Bapak Simanjuntak pada Juli 2020.
Ferry Auparay, mengungkapkan kepemimpinan almarhum Bapak Simanjuntak selama kurang lebih 30 tahun telah meninggalkan kekosongan yang cukup lama. Muscab III diharapkan dapat memilih pimpinan baru untuk periode selanjutnya.
Ia mengingatkan soliditas dan profesionalisme Hiswana Migas dalam menghadapi era digitalisasi dan transisi energi.
Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada Eksekutif Manager MOR 8 Pertamina Wilayah Maluku Papua atas dukungannya dalam penyelenggaraan Muscab ini. Lebih lanjut, ia berharap Muscab dapat melahirkan organisasi yang mampu menghadapi tantangan tersebut.
Anggota DPRP Papua Barat ini menyampaikan harapan agar pemerintah daerah, termasuk Gubernur dan Bupati, serta pimpinan DPR, memberikan dukungan terhadap Hiswana Migas pasca Muscab dalam melakukan sosialisasi program-program baru dan mendorong sinergi antara Hiswana Migas, Pertamina, dan pemerintah.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah implementasi sistem Barcode dan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi.
Auparay menjelaskan, hal ini merupakan tuntutan dari Pertamina dan instruksi Presiden yang dijalankan oleh Kementerian ESDM untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Sistem digitalisasi ini, baik online maupun offline, telah diimplementasikan hingga ke tingkat kampung.
Ia meminta peran pemerintah daerah dalam hal penentuan kuota BBM subsidi, mengingat BBM subsidi merupakan hak rakyat dan pemerintah daerah. Pertamina sebagai operator, Hiswana Migas, dan Pertashop sebagai pelaksana di lapangan, membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran yang efektif dan efisien.
Ferry lalu berharap ketua terpilih akan bertanggung jawab penuh dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan ke depan. (ALW/ON).
