Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma membuka pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampus STIH Manokwari pada Sabtu (3/8/24).
Dalam kesempatan tersebut, Filep menekankan pentingnya mahasiswa untuk mengimplementasikan materi perkuliahan mereka dalam konteks KKN dan fokus pada masalah hukum yang ada di masyarakat.
Filep Wamafma, yang juga menjabat sebagai Anggota DPD RI Dapil Papua Barat ini, mengingatkan mahasiswa akan tanggung jawab institusi mereka terkait pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Ia menyoroti bahwa STIH Manokwari merupakan pelopor hadirnya Otsus di Tanah Papua sejak tahun 1998.
“Kita pastikan bahwa Otsus yang berlaku hari ini sesuai dengan amanat UU. Maka akan dibentuk kelompok untuk turun ke lapangan. Semua mahasiswa KKN wajib mengumpulkan data pendukung di lapangan,” ungkap Filep.
Dalam penyampaiannya, Filep membahas dua aspek penting yakni pendidikan dan kesehatan. Ia meminta mahasiswa untuk menyelidiki fakta-fakta terkait pendidikan dan kesehatan di lapangan sejak berlakunya Otsus.
“Apakah ada dokter dan pelayanan kesehatan yang memadai? Mari kita lihat semua fakta lapangan terkait penggunaan dana Otsus,” tegasnya.
Filep menyoroti bahwa meskipun negara memberikan anggaran pendidikan sebesar 35 persen dan kesehatan 30 persen, hal ini harus berdampak positif bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan persoalan di daerah atau di masyarakat berlalu begitu saja. Kalian dan saya sebagai anak-anak Papua yang berintelektual harus bertanggung jawab terhadap persoalan di depan mata kita,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya mahasiswa hukum untuk bertindak sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki. Laporan hasil KKN ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan mengenai fakta-fakta implementasi Otsus di Papua.
Para mahasiswa KKN akan disebar di enam wilayah, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Wondama, Maluku, dan Malaysia.
KKN mahasiswa STIH ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Papua. (ALW/ON).
