![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-4.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, mengatakan pihaknya akan bersinergi bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat dan marga atau keret asal Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-Bhyangkara-TELUK-DORERi-BERKARYA-5.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)
Hal itu ditegaskan Waprak usai menerima perwakilan Masyarakat Adat suku Mairasi dan suku Koiway yang mengantarkan surat pernyataan bahwa Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, adalah anak adat Kaimana.
Perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan keterangan dan menyerahkan surat pernyataan terkait keaslian Mohamad Lakotani sebagai putra asli Papua Barat. Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap kandidat ini.
“Kita, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), menerima masukan yang disampaikan masyarakat Kaimana ttp jugananti daerah mana saja yang calon nya Gubernur atau Wakil Gubernur pada propinsinpapua barat , sebagai bahan untuk kita lembaga dalam verifikasi lapangan nanti,” ujar Waprak.
MRPB telah membentuk Panja (Panitia Khusus) yang akan melakukan verifikasi lapangan, namun menunggu tahapan dari KPU.
“Biasa kalau bakal calon daftar nanti KPU berkoordinasi dengan MRPB soal keabsahan orang asli Papua barulah MRPB turun ke kabupaten yang ada calon Gubernur dan wakil gubernur.
Disitu kita punya responden nanti kita ambil langsung dari marga atau keret ttp Pernytaan Dewan adat atau LMA terkait bahkan langsung di marga tertentu di figur cagub cawagub,” jelasnya.
MRPB akan meminta cerita sejarah asal usul bakal calon dari marga yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan surat keputusan MRPB tentang keaslian orang asli Papua.
Waprak menegaskan bahwa semua aspirasi dari masyarakat diterima, siapapun yang mengklaim sebagai orang asli Papua, sah-sah saja.
“MRPB tetap akan membuat pembuktian langsung ke daerah tertentu, khususnya dari marga-marga yang bersangkutan,” tegasnya.
“Panja sekarang sedang kerja persyaratannya dan sudah berkonsultasi ke Dirjen Otda.kemudian nanti Biro hukum.Propinsi Papua barat jika sudah akan kami plenokan,” lanjutnya.
MRPB menyatakan akan langsung melihat kondisi lapangan. Menurut Waprak, orang asli Papua adalah mereka yang memiliki marga, dusun, dan tanah adat.
“Kita bicara Orang Asli Papua, adalah kita bicara manusia dan tanah adat, dua hal ini tidak bisa terpisahkan,” pungkas Waprak. (ALW/ON)
![](https://i0.wp.com/orideknews.com/wp-content/uploads/2024/08/79-3.png?fit=1080%2C1080&ssl=1)