OridekNews.com, MANOKWARI, – Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan sistem pemerintaan yang baik dan bersih menggelar sosialisasi New SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) kepada seluruh pegawai.
Sebagaimana menjadi intruksi dari Kementerian Pertanian bahwa penerapan SPIP harus terintegrasi dari hulu sampai hilir. SPIP bukan hanya sekedar kewajiban (mandatori) tapi menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam penerapan SPIP terintegrasi meminta keseriusan seluruh jajaran Kementan menerapkan filosofi CCA atau Cepat, Cermat dan Akurat.
“Satuan pelaksana SPIP dan seluruh petugas pelaksana kegiatan harus bekerja secara transparan dan akuntabel. Loyalitas penuh terutama dalam pengelolaan aset dan anggaran negara serta mampu bekerja dalam tim yang saling mendukung dan melengkapi baik pusat maupun daerah,” kata Syahrul
Sementara kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi nursyamsi menyatakan bahwa pihaknya telah memposisikan peran SPIP bukan sekedar formalitas. Perannya vital sebagai tindakan preventif terhadap keinginan, tujuan dan mencegah penyelewengan.
“SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.” ujar Dedi.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung diinisiasi oleh Satuan Pengawas Internal Polbangtan manokwari menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua Barat, Bindia Guswani Kusmin.
Berlangsung di auditorium Polbangtan Manokwari, Bindia mengupas tuntas tentang kompenen penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan SPIP, diantaranya penetapan tujuan, struktur dan proses, hingga pencapaian tujuan SPIP. “Ketiga kompenen tersebut akan berdampak pada nilai maturitas SPIP unit kerja,” jelasnya.
Direktur Polbangtan Manokwari, Purwanta menyampaikan, sosialisasi ini telah dilakukan secara rutin dan berkala untuk memberi pemahaman terkait sistem pengendalian intern dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi keperibadian dan etika PNS serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Purwanta pun berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadi perhatian khusus bagi seluruh pegawai sehingga kedepan kita mampu mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
“Oleh karena itu, kita harus memberikan penguatan peran pada Satuan Pengawas internal Polbangtan Manokwari agar melakukan tugas pengawasan, pemantauan, evaluasi/penilaian, pengendalian (saran perbaikan dan atau rekomendasi), dan pelaporan dapat dijalankan secara maksimal,” jelas Purwanta.(MRN/RR/ON)
