OridekNews.com, Manokwari, – Tenaga Pengajar ilmu atau guru di tanah Papua secara khusus di Papua Barat mulai perkotaan, pesisir, pegunungan hingga pulau terluar saat ini mayoritas bukan orang asli Papua.
Hal itu disampaikan mantan Kepala SMA Oikoumene Manokwari, Drs. Arius Mofu, M.Pd. Dia menilai minat mengabdikan diri sebagai guru kini sudah jauh berbeda pada era tahun 90-an.
“Kenapa? dalam pengalaman saya selama mengelola lembaga pendidikan, sedikit sekali kita punya Orang Papua yang berminat menjadi guru, beda dengan tahun-tahun 90an yang mana mayoritas adalah Orang Asli Papua,” ujar Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tersebut.
Dia menjelaskan, ketika guru era tahun 90-an telah pensiun, generasi yang ada sekarang, Mofu menduga minat guru dipengaruhi perkembangan kemajuan teknologi dan kemudahan lain, sehingga minat menjadi guru menjadi menurun.
“Mungkin termakan oleh cerita kesejahteraan guru dan lain sebagainya, ataukah dianggap sebagai pekerjaan rendahan, sehingga mereka gengsi atau malu menjadi guru?,” tanya Mofu.
Ketika penerimaan penerimaan guru melalui melalui mekanisme pemerintah, para pendaftar mayoritas Non OAP.
“Fakta hari ini Guru-guru yang ada bukan OAP, kalau mereka hari ini tinggalkan sekolah siapa yang akan melihat anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Saya yakin orang tua yang ada di Kampung-kampung atau dimana bapak ibu guru ini berada, mereka pasti jaga dan sayang para guru itu. Karena mereka ada, sekolah jalan maka anak-anak bisa dapat pendidikan,” terang Mofu.
Dikatakannya, hal yang menjadi persoalan sekarang adalah tingkat kehidupan para guru. Yang berada di perkotaan bisa diukur antar satu sekolah dan sekolah lain.
“Sekolah besar memberikan anggaran atau honor tambahan. Tetapi sekolah yang pas-pasan, jangankan memberikan anggaran, mau bayar yang ada saja pikir-pikir. Itulah kondisi yang ada,” sebut Mofu.
Fakta yang terjadi saat ini, sambung Mofu, menjadi tanggungjawab bersama para pengambil kebijakan pada birokrasi, bagaimana memiliki formula untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam memajukan pendidikan di tanah Papua.
Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dalam menjawab tantangan pendidikan terus berbenah, pada Desember 2022 akan digelar bimbingan teknis (bimtek) data pokok pendidikan (dapodik) atau sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.
Bimtek digelar untuk operator Dapodik dan kepala sekolah. Kegiatan itu penting, menurut Mofu, itu adalah nyawanya sekolah.
“Sekarang perencanaan berbasis data, disamping itu juga guna menjawab UU Otsus Jilid II, maka perlu dimiliki data valid terkait tentang siswa OAP, guru OAP tenaga kependidikan OAP. Sehingga perencanaan itu berbasis OAP,” bebernya.
Data-data tersebut menjadi masukkan bagi bidang SMK dalam mengelola pendidikan di Papua Barat. (ALW/ON).
