Wilayah Tabi dan Saireri Tetap Bagian Provinsi Induk Papua

Orideknews.com, JAYAPURA, – Menindaklanjuti pertemuan kesepakatan Forum Pimpinan Daerah Se-Tabi dan Saireri yang bersepakat bahwa kedua wilayah adat tersebut tetap menjadi bagian dari Provinsi induk Papua, tanpa harus bergabung dengan wilayah adat lainnya, maka Forum Gerakan Tabi – Saireri diamanatkan untuk mempersiapkan deklarasi dan natal bersama masyarakat se Tabi – Saireri yang bakal dilaksanakan di Kota Jayapura pada 7 Desember mendatang.

Ketua Forum Gerakan Tabi Saireri Bersatu, Ismael Isak Mebri,SKM,MPH mengungkapkan, Forum Gerakan Tabi Saireri hadir menjadi representasi dari masyarakat akar rumput di dua wilayah adat tersebut, untuk terus mensosialisasikan komitmen dari para Bupati/Wali Kota se- Tabi-Saireri yang telah bersepakat kedua wilayah adat tersebut, tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua.

“Kita tahu bahwa pemerintah pusat telah mendorong 2 provinsi baru dimana kemungkinan besar Papua Selatan atau wilayah adat Animha lepas, juga Papua Tengah yang bisa mencakup Mee Pago dan La Pago, selain itu kita tahu bahwa Saireri tidak bisa mengusulkan Provinsi, karena syarat mimimal tidak bisa mencukupi pembentukan provinsi, karena hanya 4 kabupaten,”ungkapnya di Entrop, kemarin.

Ismael mengajak semua masyarakat Tabi dan Saireri agar tetap berada dalam persatuan, tidak saling menjatuhkan, atau memecah bela masyarakat. “waktunya untuk bersatu dan satu tujuan untuk bersama menjadi bagian dari Provinsi induk Papua,”ajaknya.

Menurut Ismael, pihaknya sudah sedang mengupayakan koordinasi dan konsolidasi antara masyarakat Tabi dan Saireri, sehingga dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun Papua.

“Kita berharap masyarakat dapat bersatu dan hadir dalam deklarasi dan natal bersama pada tanggal 7 Desember nanti,”imbuhnya.

Dirinya menjelaskan bahwa masyarakat kedua wilayah adat tersebut belum mengetahui rencana deklarasi maupun natal bersama, sehingga pihaknya bakal membantu mensosialisasi, selain melalui media sosial maupun media massa, pihaknya juga memilih melaksanakan pertemuan secara langsung dengan masyarakat kedua wilayah adat tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pak Bupati Jayapura, dan juga nanti dengan pak Wali Kota. Untuk deklarasi nanti memang kita akan mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri PAN RB, selain itu kita juga akan mengudang ketua-ketua umum partai politik untuk hadir dalam deklarasi tersebut,”jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Forum Gerakan Tabi Saireri Bersatu, Yamander Yensenem,SKM menuturkan bahwa Tabi-Saireri merupakan embrio peradaban Papua, sehingga dalam konteks ini bisa menjadi cerminan bagi kedua wilayah adat ini tetap bersatu dalam provinsi induk.

“Influencer peradaban Papua kan dari Tabi maupun Saireri, sehingga mari kita bersama-sama menjaga Papua yang kita cintai ini, apalagi hingga kini masyarakat Papua belum sejahtera ini sebenarnya menjadi tugas kita semua untuk mencari win-win solution,”tuturnya.

Dirinya mengharapkan jangan ada ego pribadi yang membuat kebersamaan yang telah dibangun menjadi rapuh.”Artinya kita tidak bisa berada pada perdebatan-perdebatan yang membuang energi dan waktu, karena kesempatan dari Tuhan tidak datang untuk kedua kali, hanya sekali saja, Nah ini menjadi peluang kita mendorong agar Orang Asli Papua tetap menjadi prioritas di negerinya sendiri,”bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Forum Gerakan Tabi Saireri Bersatu, Richard Haris Yocku menyebutkan bahwa kesepakatan antara para bupati/wali kota se Tabi-Saireri ini untuk tetap berada dalam provinsi induk, merupakan komitmen besar yang harus dilaksanakan.

“Kesepakatan Tabi dan Saireri untuk bersatu sudah harga mati, sehingga niat baik ini yang sudah ada ini jangan sampai dihancurkan oleh ego-ego pribadi, oleh sebab itu kami mengajak semua masyarakat Tabi dan Saireri untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan kegiatan yang sudah dirancang,”sebutnya.

Menyoal selentingan yang muncul terkait bersatunya Tabi dan Saireri, Haris mengatakan dalam politik itu hal biasa.”Kalau ada yang mengganggap permusuhan dan lainnya sebenarnya tidak sama sekali, kami orang Papua, kami tahu adat, kami bekerja sesuai dengan aturan yang lain berlaku, kami tidak menciptakan sebuah tembok, karena kita semua adalah orang Papua,”katanya.

Ditambahkan, dengan adanya muncul provinsi-provinsi baru di Papua, maka secara tidak langsung dapat membuat Otonomi Khusus (Otsus) dievaluasi, sejauh mana pemanfaatan gelontoran dana tersebut dirasakan masyarakat asli Papua atau tidak.

“Otsus kan sudah berjalan hampir 17 tahun, dan tinggal menyisahkan 3 tahun lagi, sehingga harus ada evaluasi,”tambahnya. (YM-1/ON)