Orideknews.com, MANOKWARI – Keterpecahan anak-anak adat hari ini merupakan salah satu dampak dari pemekaran sejumlah kabupaten kota di provinsi Papua barat.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Adat Sorong, Yakomina Isir pada konferensi pers di gedung wanita pada 22/9/2018.
Menurutnya, dinamika terpecahnya lembaga adat, salah satu faktornya adalah pemekaran. Oleh karena adanya pemekaran, sehingga seluruh kabupaten yang baru dibentuk ini belum dibentuk struktur kepengurusan dewan adat daerah.
Setelah mangkatnya bapak Barnabas, agar tidak fakum, Yohan Warijo sudah memegang mandataris kepemimpinan Dewan Adat sambil mempersiapkan konferensi wilayah.
“Terkait dengan dinamika kelembagaan adat hari ini, bagi kami apa yang dilakukan oleh Paul Mayor itu tidak sah, karena dia tidak pernah berkordinasi dengan kami, baik dewan adat wilayah di Manokwari maupun dewan adat daerah di Sorong. Konferensi itupun tidak berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan adat papua,” ucapnya.
Sejauh ini, lanjutnya, hanya ada dua dewan adat daerah yang telah terbentuk di Wilayah III Doberay yakni Manokwari dan Sorong sedangkan daerah lain yang baru dimekarkan belum dibentuk, yang ada hanya dewan adat suku.
Jadi apabila konferensi itu sah, apabila Paul harus koordinasi dengan kita, karena kepengurusan kita masih ada, agar kita buat Laporan pertanggungjawaban, dan didemisionerkan. Kemudian diangkat kepengurusan yang baru.
“Tapi tidak, Paul tidak pernah kordinasi dengan kami, dia pikir tidak ada dewan adat di sorong, sehingga kami mengeluarkan surat menolak konferensi yang dilakukan oleh paul mayor, ketika itu bintuni walk out, Maybrat tidak ada, Dewan adat wilayah sorong sendiri tidak ada.
Kata dia, rekomendasi kepada paul mayor untuk mewakili kami memegang mandat DAP wilayah III Doberay maka Paul Mayor tidak sah. Seharusnya, kami duduk sama-sama agar memilih siapa yang pantas untuk menggantikan posisi alm. bapak Barnabas Mandacan.
Karena itu, melalui konferensi ini kami harapkan dapat menata kembali kelembagaan dewan adat. Kami akan bersama-sama dengan bapak johan membentuk dewan adat disejumlah daerah diwilayah III doberay terutama disejumlah daerah yang baru dimekarkan.
Selanjutnya ketua parlemen Jalan, Ronald Mambieuw memberikan apresi kepada penyelenggaran konferensi yang telah dilakukan di gedung wanita selama 3 hari.
“Saya meminta semua. Pihak untuk duduk sama-sama di parah-parah adat demi menyelesaikan dualimes ini,” tutunya.
Sehingga kata dia, rumah adat harus utuh. Apa yang dilakukan dalam konferensi pada tanggal 20-22 September sudah cukup bagus dan nantinya akan didudukkan sama-sama.
“Jangan kita menjadikan lembaga adat sebagai ajang politik atau ajang mencari bisnis. Kita harus berbesar hati, apapun yang terjadi kita duduk sama untuk menyelesaikan konflik ini, karena ini menyangkut martabat masyarakat adat papua. Dewan adat bukan tempat mencari hidup melainkan tempat untuk melindungi pelestarian kehidupan masyrmarakat adat papua,” harap Mambiuew.
Demi menghormati martabat masyarakat adat Papua, Mambieuw mengaku pihaknya akan mengawal lembaga adat agar tidak ada kepentingan politik dalam lembaga kultur tersebut,” tutupnya. (AJ/ON)
